KanalBekasi.com – Peluang Partai Keadilan Sosial (PKS) untuk menduduki posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Peridode 2019 – 2024 terbuka lebar. Pasalnya, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi, PKS meraih suara tertinggi di Kota Bekasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Choiruman Joewono Putro.
Menurut dia, meskipun secara perolehan kursi, partai yang menaunginya memiliki kursi yang sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tapi peluang PKS lebih besar. Itu dikarenakan posisi PKS berpengaruh pasca Pilkada Kota Bekasi.
“Sama-sama 12 Kursi di DPRD Kota Bekasi Periode 2019 – 2024. Namun demikian, kami akan menjadi kekuatan politik penyeimbang yang mengkritisi kebijakan publik Walikota Bekasi dalam rangka memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Kota Bekasi”, ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Choiruman Joewono Putro, pada Rabu (15/05).
Ia menegaskan, sebagai partai non pengusung Pemerintah Kota Bekasi, PKS berkomitmen untuk terus melaksanakan fungsi kontrol (pengawasan) terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.
“Hal tersebut dilakukan melalui peran kontrol dan check and balance lembaga legislatif maupun parpol di Kota Bekasi”, tegasnya.
Saat disinggung dirinya yang digadang-gadang menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi dari PKS, ia menegaskan bahwa posisi calon Ketua DPRD dimiliki semua anggota dewan PKS terpilih. Karena menurutnya, setiap calon anggota DPRD dari PKS layak dan siap untuk menjalankan tugas apapun.
“Setiap calon anggota dewan dari PKS layak dan siap untuk menjalankan tugas apapun yg diamanahkan partai di lembaga DPRD, semenjak pencalonan mereka,” ucapnya.
Namun demikian, mengenai peluang PKS pada Pilkada Kota Bekasi tahun 2023, Choiruman menjelaskan bahwa proses politik masih sangat dinamis dan untuk membahas peta politik di Pilkada 2023 menurutnya masih sangat prematur.
“PKS saat ini ingin fokus untuk memperkuat peran kontrol (pengawasan), Legislasi dan budgeting DPRD melalui Fraksi PKS dan posisi Ketua DPRD, bersama seluruh Fraksi-fraksi dewan yang ada di lembaga DPRD”, tutupnya.(adv/ael)