oleh

38 Kabupaten dan Kota Tidak Tanggap Narkoba

KanalBekasi.com  – Peredaran Narkoba yang semakin masif membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berinovasi melakukan upaya pencegah.

Salah satu yang jadi bahasan adalah IKoTAN atau Indeks Kota Tanggap Narkoba.

Hal tersebut jadi bahasan penting dalam Musyawarah Perencanaan BNN.

Stakeholder dapat jadi pedoman untuk mengambil perannya masing-masing secara kolaboratif dalam rangka mencegah dan memberantas narkoba.

Pemaparan IKoTAN disampaikan langsung oleh pakar studi politik dan keamanan, Leo Agustino, dari Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Menurutnya intervensi kebijakan yang diterapkan tidak boleh lagi bersifat umum atau pukul rata tapi harus berdasarkan pada kelemahan yang tertuang dalam temuan lapangan IKoTAN.

Ketika bicara masalah munculnya IKoTAN, Leo menggambarkan terlebih dahulu persoalan narkoba dan urgensi IKoTAN dalam penanggulangannya.

Baca Juga: Ungkap 122 Kg Sabu, BNN: 600 Jiwa Diselamatkan

BNN memiliki tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang perlu ditopang dengan data “peta” yang komprehensif,” kata Leo, Jum’at (5/7)

Oleh karena itulah BNN bersama dengan UNPAD bekerjasama untuk menciptakan “Peta Jalan” tersebut dengan sejumlah persiapan serius, hati-hati, dan komprehensif dalam menilai daerah, dalam hal ini kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

“Tujuannya agar bahaya narkoba bisa diselesaikan bersama-sama dari hulu sampai hilir,” imbuhnya

Untuk kepentingan itulah, maka kedua pihak menyusun dan mengembangkan penilaian atas kota/kabupaten terhadap ancaman narkoba yang dalam hal ini disebut dengan IKoTAN.

“Penyusunan instrumen dan diagnostic tools IKoTAN terdiri dari beberapa variabel, dimensi, dan subdimensi dan beberapa tahapan,” imbuhnya

Lebih lanjut Leo menerangkan, pengembangannya meliputi tahapan Konstruksi ,bertujuan untuk menyusun instrumen, uji validitas dan reliabilitas, menentukan bobot faktor, dan diseminasi pakar serta praktisi.

Tahapan selanjutnya Penelitian, bertujuan untuk melatih enumerator lapangan, melakukan spotcheck, dan input data secara online, selanjutnya tahapan Coding dan Cleaning Data, bertujuan untuk melakukan uji petik (membandingkan data online dengan data hardcopy), pengkodean dan pembersihan data yang salah/keliru; dan terakhir (iv) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan.

“Sementara itu, analisis IKoTAN dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data driven (data konkret, bukan berdasar persepsi enumerator atau pun narasumber) yang diperoleh di lapangan,” terangnya

Leo menjelaskan soal hitungan kuantitatif yang akan mendapatkan 5 kategori ketanggapan yaitu:

Tidak Tanggap (00,00 – 20,00), Kurang Tanggap (20,01 – 40,00), Cukup Tanggap (40,00 – 60,00), Tanggap (60,01 – 80,00) dan Sangat Tanggap (80,01 – 100,00).

Dalam temuan di lapangan, IKoTAN mendapati ada sejumlah 38 kabupaten/kota berkategori Tidak Tanggap (TT), 67 kabupaten/kota dengan kategori Kurang Tanggap (KT), 45 kabupaten/kota berkategori Cukup Tanggap (CT), 22 kabupaten/kota dengan kategori Tanggap (T), dan 1 kabupaten berkategori Sangat Tanggap (ST).

Pada prinsipnya, sambung Leo, aspek yang dapat diukur dari kajian IKoTAN ini antara lain, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, hukum dan ketahanan keluarga. Adapun nilai indeks ini bukan hanya hasil kerja dari BNN, tapi juga mencakup instansi lainnya seperti Polri, Kejaksaan dan Pemda.

Meski IKoTAN dapat menggambarkan situasi di daerah dengan cukup komprehensif, diagnostic tools tersebut masih harus terus dikembangkan agar mampu menjawab masalah narkoba yang senantiasa berkembang.

“Faktor kerja sama dari semua pihak sangat penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan narkoba secara tuntas,” pungkasnya.(sgr)

Komentar

News Feed