Pemkab dan Pemkot Bekasi Belum Sepakat Soal Pemisahan Aset PDAM

Pers conference terkait polemik pemisahan aset PDAM Pemkot dan Pemkab Bekasi

KanalBekasi.com – Pemkot Bekasi menggelar jumpa pers terkait Polemik pemisahan wilayah layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. 

Pemerintah Kota diwakili Asisten Daerah (Asda) 3 Bidang Administrasi Umum dan Perekonomian Nadih Arifin di press room Plaza Pemkot Bekasi pada Rabu (22/01).

Muat Lebih

Nadih menjelaskan PDAM Tirta Bagasasi dan Patriot dimiliki dan dikelola secara bersama. Hal tersebut tertuang pada perjanjian kerjasama nomor 503/0811/PDAM/2002. Kerjasama tersebut berlanjut hingga 2019, hingga saat itu jumlah pelanggan yang dilayani mencapai 211.020 yang diantaranya 87.919 berada di Kota Bekasi.

Baca Juga: Pemasangan Pipa PDAM Tirta Bhagasasi di Bekasi Utara agar Dihentikan

Aset tersebut dari perhitungan yang Rp 199 Miliar dan masuk dalam penyertaan modal Pemerintah Kota Bekasi kepada PDAM Tirta Bhagasasi,” ungkap Nadih

Ia menambahkan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 tanggal 29 September 1981.

Di Tahun 2002 PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dimiliki bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor tanggal 23 Desember 2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi.

“Segera kita lanjutkan kordinasi untuk menyelesaikan akuisisi Aset ini melibatkan kedua pemerintahan,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor tentang Pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 503/08.11/PDAM/2002 dan Nomor 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi.

Salah satu point kesepakatan Bersama adalah Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi membuat Surat Kepada Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Nomor tanggal 16 Agustus 2017 yang dijawab melalui Surat Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S-527/PW10/4/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Berdasarkan hal tersebut Saran dan Pendapat atas Nilai Kompensasi Aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dengan saran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi untuk menunjuk pihak penilai publik bersertifikat dalam melakukan penilaian aset.

Sesuai saran sebagaimana poin b di atas, Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi memerintahkan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi melalui Surat Bersama Nomor   tanggal 17 Juli 2018 untuk melakukan penunjukan penilai Aset dan Penilai Penyertaan Modal.

Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi sebagaimana poin c di atas, Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi menunjuk KJPP Efendri Rais berdasarkan SPK Nomor 05/SPK/PPK-Konsult/PDAM-Bks/X/2018 tanggal 15 Oktober 2019;

Dalam SPK sebagaimana dimaksud poin 2 di atas, KJPP Efendri Rais telah selesai melakukan perhitungan sesuai Surat KJPP Efendri Rais Nomor 02/3.0032-00/P1/07/0266/I/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Rekapitulasi hasil penilaian sebagai berikut:

f. Berkenaan dengan hasil pelaksanaan perhitungan KJPP Efendri Rais tersebut, Pemerintah Kota Bekasi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama membahas hasil perhitungan KJPP dengan mendengarkan ekspose hasil penilaian KJPP Efendri Rais melalui Surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 539/7346/Setda.Ek tanggal 28 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Ekspose hasil perhitungan Asset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi oleh KJPP Efendri Rais dan Surat Wali Kota Bekasi kepada Plt. Bupati Bekasi Nomor 539/936/Setda.Ek  tanggal 14 Februari 2019 perihal Pelaksanaan Ekspose hasil Perhitungan Asset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Oleh KJPP Efendri Rais, namun tidak ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sehingga ekspose tersebut tidak dilaksanakan.

g. Berkenaan dengan belum adanya titik temu antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan atensi atau saran melalui Surat Nomor S-2131/PW10/4/2019 tanggal 12 Juli 2019.(sgr)

Pos terkait