Kinerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Tuntut Kadinkes Kota Bekasi Mundur

  • Whatsapp
Foto: Sejumlah Mahasiswa mengatasnamakan diri Komunitas Bersama Rakyat Lawan Korupsi (KOBAR API), menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kamis (27/2)

KanalBekasi.com – Sejumlah Mahasiswa mengatasnamakan diri Komunitas Bersama Rakyat Lawan Korupsi (KOBAR API), menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kamis (27/2).

Dalam orasinya, gabungan mahasiswa tersebut menuntut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi mundur dari jabatannya, karena dinilai gagal memenuhi pelayanan dasar kesehatan warganya.

Muat Lebih

Menurut Koordinator aksi, Adriyanto Abdillah, meningkatnya kasus DBD (Demam Berdarah Dangue) pada tahun 2019 yang mencapai 1903 kasus dengan 3 Orang meninggal menjadi Pekerjaan Rumah, Dinkes Kota Bekasi khususnya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, tidak mampu ditanggulangi.

Bahkan, saat ini Dinkes yang memiliki porsi anggaran cukup besar, belum terlihat melakukan upaya pencegahan maupun pengendalian terhadap penyebaran wabah DBD tersebut.

“Kami minta Kepala Dinas Kota Bekasi mundur dari jabatannya. Dinas Kesehatan selaku SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan kesehatan di Kota Bekasi tidak mampu bekerja secara maksimal. Meningkatnya kasus DBD pada tahun 2019, menjadi pekerjaan rumah bagi Dinkes Kota Bekasi khususnya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dimana tidak mampu menanggulangi penyakit DBD yang terjadi di Kota Bekasi,” tulis koordinator aksi, Adriyanto Abdillah, melalui press rilis.

Baca Juga: Dinkes Kota Bekasi Tidak Setuju KS Terintegrasi BPJS

Ditambahkan, bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara dan negara wajib memfasilitasi hal tersebut khususnya untuk masyarakat miskin perkotaan. Melalui UU tentang otonomi daerah memungkinkan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola daerahnya masing-masing termasuk juga dibidang kesehatan warganya .

“Bedasarkan peraturan daerah kota bekasi nomor 07 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bekasi, pasal 5 poin D2 menyatakan bahwa Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,” ujarnya.

Sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa tidak ditemui oleh perwakilan pejabat Pemkot Bekasi. Meski begitu, mereka tetap akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami tetap akan menyuarakan suara kami sampai tuntutan kami dipenuhi,” tukasnya. (sgr)

Pos terkait