Manipulasi Laporan Pajak Siap-siap Disanksi Pidana Atau Denda 150 Persen

  • Whatsapp
Foto: Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Amiarsih, saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Media Gathering di Secret Garden Resto & Cafe, Jalan Caman V, Jatibening, Pondokgede, Senin (17/2).

KanalBekasi.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II berupaya meningkatkan kepatuhan formal dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang masih dibawah rata-rata nasional. Selain itu DJP II juga berupaya mengembalikan pemulihan potensi  keuangan negara yang hilang akibat kejahatan pajak.

Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan, Ade Lili mengatakan masih berusaha melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap objek pajak yang belum memenuhi nkewajibannya melaporkan pajaknya. Pihaknya juga telah melakukan penyidikan terhadap sejumlah objek pajak yang melakukan manpulasi pajak.

Muat Lebih

Baca Juga: Kanwil DJP II Diuji Kumpulkan Pajak Rp48,09 Triliun

Pengawasan, klarifikasi, konseling sampai penegakan hukum telah dilakukan meskipun belum sepenuhnya ditegakkan,” kata Ade, Selasa (18/20)

Seperti hanya  pasal 39 Unfang-undang Pajak, dimana bila pasal tersebut ditegakkan berapa banya wajib pajak yang bisa dijerat pidana.

Target penegakan hukum pada tahun 2020 yaitu melakukan tindakan Penegakan Hukum terhadap Wajib Pajak yang memiliki kontribusi pembayaan pajak rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat, Wajib Pajak indikasi Penerbit dan Pengguna Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) Wajib Pajak hasil Program dengan Ditjen Pajak-Ditjen Bea Cukai.

“Sering ditemui Wajib Pajak pengguna dan penerbit Faktur Pajak Fiktif, melakukan praktik pungut tidak setor, dan dengan sengaja melaporkan SPT tidak benar,” terang Ade

Sejauh ini PPNS telah berhasil menyelesaikan tindakan Penegakan Hukum Pidana Perpajakan berupa Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan karena Wajib Pajak menggunakan mekanisme Pasal 8 ayat (3) UU KUP (mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai dengan pelunasan dan pembayaran sanksi perpajakan)

“Dendanya 150 persen, kalau dia punya kewajiban pajak Rp 1 Milliar, berarti harus bayar Rp 2,5 Milliar,” imbuhnya

Terkait potensi pajak yang hilang akibat kejahatan pajak, dia mengatakan harus menggunakan data BPS. Bila dilihat secara makro misalnya Indramayu besar dari perikanan sementara pemasukan pajak rendah , kerawang pertumbuhan properti besar tapi gap yang masuk kecil nanti jg dievaluasi.

“Tahun lalu dana yang kami kembalikan ke negara sebanyak Rp 100 milyar dari kejahatan pajak,” pungkasnya.(sgr)

Pos terkait