ASN yang Nekad Mudik Akan Disanksi Hukuman Disiplin

  • Whatsapp
Ilustrasi ASN yang tidak disiplin

KanalBekasi.com – Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 bukan langkah pengekangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi kontribusi bersama komponen masyarakat untuk menekan pandemi Covid-19. 

Lebih lanjut, Suprana dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah sudah menerbitkan beberapa aturan yang isinya membatasi lalu lintas atau pergerakan masyarakat ditengah situasi wabah Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. 

Muat Lebih

Baca Juga: BKN Benarkan Sanksi Pemecatan ASN yang Lakukan Ujaran Kebencian

Secara umum pembatasan itu mengacu pada ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19,” tuturnya, Selasa (28/4)

Kebijakan pembatasan ini, menurutnya, tentunya berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi para ASN. Ia menambahkan apalagi ASN sebagai bagian komponen dari pemerintahan ini mempunyai peran yang sangat penting. 

“Oleh sebab itu, Kementerian PANRB dalam hal ini bahwa Menpan sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” imbuh Wakil Kepala

Apabila terjadi ketidaktaatan terhadap ketentuan pembatasan tersebut yang dilakukan oleh ASN, sambung Waka BKN, tentu ini akan mempunyai konsekuensi hukum di dalam hal ini adalah hukuman disiplin bagi ASN.

“Untuk itu dan karena banyak pertanyaan dari rekan-rekan di instansi baik pusat maupun daerah, maka BKN selaku pembina manajemen kepegawaian di Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan suatu acuan atau pedoman,” urainya. 

Ini, menurut Waka BKN, sudah dituangkan dalam surat edaran Kepala BKN Nomor 11 tahun 2020 tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 ini. Beberapa poin pada SE Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik pada massa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, sebagai berikut:

Pertama, adalah mengatur atau mengintegrasikan tentang kategori pelanggaran. 

Kedua, berisi tentang jenis-jenis hukuman disiplin yang bisa dikenakan kepada ASN. 

Ketiga, bagaimana atau tata cara untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

“Tentu ini kita harus mengacu pada regulasi yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang P3K yang dia juga men-deliver bahwa PP 53 dalam hal penjatuhan hukuman disiplin ini,” ujarnya. 

Keempat, kewajiban bagi pejabat kepegawaian untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas para ASN. 

Kelima, kewajiban bagi pengelola kepegawaian untuk melakukan entry data berisi hukuman disiplin melalui saluran atau link SAPK BKN. 

Sementara itu, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN, Haryomo Dwi Putranto menegaskan bahwa pada prinsipnya SE ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB yang 3 kali diterbitkan di tahun 2020 yang pada prinsipnya adalah larangan bagi para ASN untuk melakukan kegiatan mudik atau istilahnya bepergian keluar daerah.

“Dalam 3 SE itu memang sudah dikategorikan mulai dari imbauan, larangan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Sehingga pasti banyak pertanyaan untuk menindaklanjuti SE itu bagaimana hukumannya dan cara-caranya pada SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2020,” kata Deputi PMK BKN. (sgr)

 

Pos terkait