Ketua DPRD Minta Pemkot Gunakan Anggaran Bansos Secara Transparan

  • Whatsapp
Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro

KanalBekasi.com – Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mengimbau Wali Kota dan Satuan Gugus Percepatan Penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Bekasi, transparan dan akuntable dalam kebijakan anggaran serta penggunaannya agar efektif dan tepat sasaran.

“Kita akan dalami dengan mengundang Wali Kota untuk menjelaskan kebijakan anggaran dalam penanganan Covid-19 ini beserta detail kegiatan, volume, serta besaran anggarannya,” kata Choiruman saat dikonfirmasi WhatsApp (WA), Senin (30/3)

Muat Lebih

Baca Juga: Rahmat Effendi: Camat dan Lurah Harus Evaluasi Penyaluran Bansos

Alokasi anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19, diketahui tidak masuk dalam usulan APBD 2020. Hanya saja, Pemerintah Kota Bekasi memiliki alokasi tersendiri untuk tanggap bencana, yakni Biaya Tak Terduga (BTT) yang dapat digunakan dalam situasi darurat bencana.

Dengan munculnya alokasi anggaran Covid-19 tersebut, DPRD menginginkan agar kebijakan anggaran yang dilakukan Eksekutif dapat dilaporkan penggunaannya.

“Tentu ada pergeseran anggaran dari APBD 2020 (murni), yang sudah disempurnakan bersama DPRD dan lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan efekfivitas dan efisiensi anggaran, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya,” ujar Choiruman.

Penanganan dan pencegahan Covid-19, dikatakan Choiruman mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Bekasi. Mengingat musibah ini sebagai bencana non-alam yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah.

Presiden Jokowi, lanjut Choiruman, menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah agar fokus mencegah penyebaran Virus Corona dengan mendukung anggaran yang dibutuhkan. Hanya saja, politisi PKS ini meminta agar pos anggaran yang digelontorkan tidak berpusat pada besaran honorarium pejabat yang terlibat dalam Satuan Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi.

“Sebagaimana pesan dari Instruksi Presiden, yaitu memastikan anggaran yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, dan keselamatan warga daripada insentif pejabat,” pungkasnya. (adv/sg)

Pos terkait