Soal Data Absen, Puluhan Kepala Sekolah dan Operator Penuhi Panggilan BKPPD

  • Whatsapp
Foto: Ilustrasi mesin fingerpinrt

KanalBekasi.com – Sebanyak 41 Kepala SD, SMP dan operator sekolah negeri penuhi panggilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Jumat (15/5). Pemanggilan tersebut, terkait data kehadiran pegawai tanpa menggunakan mesin fingerprint.

Ada 36 Kepala SD negeri dan operator sekolah dari empat kecamatan, dan 5 Kepala SMP negeri bersama operatornya memenuhi jadwal panggilan BKPPD siang tadi.

Dari penulusuran dilapangan, bahwa data kehadiran ASN dan non ASN dilingkungan Dinas Pendidikan menggunakan cara manual. Hal itu berpotensi terjadinya manipulasi data absen. Padahal, Pemkot Bekasi telah menyediakan perangkat absen (fingerprint) dihampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP negeri.

Manfaat penerapan perangkat absen fingerprint untuk meminimalisir adanya rekayasa data absen yang dilakukan pegawai. Melalui perangkat absensi itulah, kehadiran setiap aparatur khususnya di sekolah bisa langsung diketahui oleh BKPPD.

Kepala SMPN 49 Bekasi, Endang Koswara membenarkan adanya pemanggilan dirinya dan sejumlah sekolah lain oleh BKPPD.

“Oh ya itu pembinaan berkaitan dengan mesin fingerprint,”tulis Endang lewat pesan singkat WhatApps kepada www.kanalbekasi.com.

Baca Juga: Disdik Ingatkan Kepsek Efektif dan Efisiensi Kelola Dana BOS

Ketika ditanya masksud pemanggilan tersebut lantaran adanya pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah dan penberian sanksi indisipliner, Endang Koswara langsung membantah.

“Bukan. Jika mesin fingerprint mengalami masalah ops jangan mengutak-atik mesin finger melainkan segera lapor ke BKPPD,” tambahnya.

Baca Juga: Disdik Akan Cabut Izin Sekolah yang Belum Meliburkan Siswanya

“Ya karena tidak ketahuan ops dan itu sudah diberi peringatan oleh BKPPD,” tulisnya sambil mengakhiri percakapan di WhatApps.

Terpisah, menyikapi hal itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie menyayangkan prilaku yang dilakukan aparatur pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Pendidikan.

Menurut dia, sebagai tenaga pendidik harus menjungjung tinggi karakter kejujuran sehingga, menjadi tauladan bagi masyarakat. Karena itu, jika terbukti ada oknum tenaga pendidik melakukan manipulasi data absen, harus diberikan sanksi tegas.

“Sebagai tenaga pendidik harus memiliki kejujuran apalagi dilingkungan dinas pendidikan. Jika terbukti ada pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya, maka harus ditegur bahkan diberi sanksi kalau pelanggarannya dianggap berat,” tegas Alie, saat dihubungi melalui sambungan seluler.

Dinas pendidikan dinilai kurang melakukan pengawasan terhadap para aparaturnya. Sehingga, banyak data absen yang tidak sesuai. Jika Disdik melakukan pengawasan terhadap aparaturnya melalui bidang kepegawaian dan Sekretaris Dinas (Sekdis), maka persoalan tersebut tidak sampai ke BKPPD.

“Ini menyangkut sumber daya manusia (SDM) apalagi dilingkungan dinas pendidikan yang seharusnya menjadi contoh masyarakat. Maka dari itu, lakukan pengawasan kepada aparaturnya secara terus-menerus. Kalau ada yang melanggar berikan sanksi sesuai aturan main yang ada. Dan misalnya kalau ada kegiatan rapat sehingga tidak bisa hadir, harus ada surat rapatnya,” tandas Ali.(boy)

Pos terkait