Polemik Kepemilikan Gedung DPD Partai Golkar Berujung Laporan Polisi

  • Whatsapp
Pelapor Andi Salim melaporkan pengurus DPD Golkar Kota Bekasi ke Polda Metro Jaya

KanalBekasi.com – Polemik kepemilikan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bekasi yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Margajaya, Bekasi Selatan, berujung laporan ke Mabes Polri.

Pelapor Andi Iswanto Salim siang tadi mendatangi kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Selaku pembeli ia berniat untuk memperjuangkan haknya dan menuntut kepastian hukum.

Muat Lebih

Andy Salim, didampingi penasehat hukumnya sempat bersitegang dengan Dewan Pertimbangan Partai Golkar Abdul Manan. Andi merasa 16 tahun di zalimi karena tidak ada itikad baik dari para pengurus DPD Golkar.

Baca Juga: Golkar Tak Dapat Jabatan di Komisi, Rahmat Effendi: Biasa Saja

Kita hanya mau buka mata banyak orang, biar semua orang-orang pada tahu dan bisa menilai bahwa ternyata dia (Rahmat Effendi) bukan orang baik, buat dia semua kebaikan dan dukungan temen- temen hanya dipakai seperti alat buat ambisi dia,” katanya, Selasa (7/7)

Sebelumnya, sambung Andi, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi sudah membuat statement dan pengakuan bahwa asset itu sudah beralih ke dirinya. Proses jual beli tersebut sudah ada sejak tahun 2004 lalu dan hal ini juga sudah diakui sendiri selaku penjual di media beberapa waktu lalu. Walau demikian transaksi yang sudah puluhan tahun ini menjadi masalah hukum yang tidak kunjung beres, sekalipun sudah ada putusan inkrah dari pengadilan.

Andy menerangkan ,Tanggal 13 September 2004 lalu ada keputusan bersama antara DPD Golkar Kabupaten dan Kota Bekasi yang ditandatangani langsung oleh Ketua masing-masing DPD tentang pelepasan asset Partai Golkar.

“Kemudian tanggal 01 Oktober 2004 ada keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bekasi Nomor : KEP-58/DPD-II/P.GOLKAR/X/2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang menjabat memutuskan tentang Pelepasan Asset Bersama (Tanah dan Bangunan) kantor DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.18 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi kemudian menetapkan harga jual Asset tersebut senilai Rp 3 milyar, ” jelasnya.

Seperti halnya, pada tanggal 25 Oktober 2004, lanjut dia, ada penandatanganan pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa serta Surat Pernyataan di Notaris Bekasi, Ny. Rosita Siagian, SH antara pihak DPD Golkar Kabupaten dan Kota Bekasi dengan Andy Salim.

Tetapi terang dia, pihaknya digugat kembali untuk yang kesekian kalinya oleh pihak DPD Golkar Kota Bekasi.

“Kita bisa melihat bagaimana kualitas seseorang apalagi pimpinan tertinggi daerah yang tidak amanah dapat merugikan kelangsungan Partai Golkar. Pemimpin yang tidak dapat menempati janjinya dan tidak taat hukum malah cenderung mempermainkannya,” pungkasnya.(den)

 

Pos terkait