Tekan Emisi Karbon, Beli Tiket Pesawat Akan Ada Biaya Tambahan

  • Whatsapp
Ilustrasi: Gas Karbon dioksida

KanalBekasi.com – Pemerintah akan mendorong pembangunan rendah karbon yang dimulai dari perencanaan dan juga pengaturan baik offset maupun perdagangan. Dampak besar emisi gas karbon yang dibiarkan akan berisiko pada perubahan iklim yang menjadi penyebab cuaca tidak konsisten, banjir,hingga gangguan ekonomi bisa terjadi.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konversi Energi (EBTKE) menyebut penyebaran emisi karbon dapat dihitung dari jumlah bahan bakar yang digunakan dan dikonversi menjadi emisi CO2.

Baca Juga: Wali Kota Terima Penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim 2019 dari Kementerian LH

Secara rinci, efek ini juga berdampak dalam efek regional perubahan iklim seperti terganggunya pola hujan sehingga menyebabkan kenaikan risiko banjir secara signifikan, dan risiko kekeringan juga makin tinggi di daerah yang tandus terutama di Eropa dan Asia.

Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan pengertian offset misalnya begini kalau naik pesawat tiketnya ada untuk karbon itu yang namanya carbon offset atau pesawat udara itu pakai fossil fuel ada karbonnya, maka karena memakai itu diminta membayar.

“Kalau misalnya proyek lalu dia buka lahan terus dia harus menanam lagi itu namanya offset. Ada yang dalam bentuk kontrak karbon,” ujar Menteri LHK, Selasa (7/7)

Dalam pengaturannya, menurut Menteri LHK, bisa juga untuk swasta, pemerintah, dan rakyat termasuk kalau rakyat menanam pohon, itu harus di diberi jasanya menanam pohon, yaitu jasa karbon.

Menteri LHK menyampaikan pengaturan-pengaturan seperti itu termasuk juga bursa, modelnya nanti model bursa komoditi dan rencananya pusat bursanya di Jakarta.

Pemerintah, menurut Menteri LHK melakukan analisis pakai standar nasional Indonesia jadi analisis jenis-jenis tutupan lahan seperti semak, hutan primer, hutan sekunder, semak belukar dan lain-lain standarnya ada SNI-nya tahun 2010 serta ada tata cara menghitungnya dengan deforestasi.

“Deforestasi itu secara gampang adalah perubahan atau berkurangnya hutan primer karena menjadi yang lain. Tapi standar yang kita pakai harus Standar Nasional Indonesia tahun 2014. Nanti ada kode SNI-nya,” kata Menteri LHK.

Pada kesempatan itu, Menteri LHK juga sampaikan bahwa ada juga cara-cara menghitung lain yang tidak pas untuk Indonesia, misalnya kalau satu pohon sehingga namanya deforestasi.

Di depan rumah satu pohon juga namanya deforestasi gitu, Itu yang belum pas dengan standar kita. Jadi ada hal-hal seperti itu juga tadi yang dibahas.

Presiden, menurut Menteri LHK, mengingatkan bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang sangat besar, yaitu terutama di gambut, mangrove, dan hutan hujan tropis.

Luas hutan Indonesia, menurut Menteri LHK, 125 juta hektare di kawasan, kalau di daratannya kira-kira 120 juta hektare.

“Mangrovenya kira-kira 3 juta lebih, nanti ada datanya ya saya bisa kasih ya misalnya di Sumatra 835 ribu hektare, di Kalimantan 1,448 juta hektare, di Papua misalnya 846 ribu hektare. Terus gambut di Sumatra itu 9,65 juta hektare, di Kalimantan gambut itu 8,791 juta hektare,” jelas Menteri LHK.

Dengan kondisi ini, menurut Menteri LHK, Indonesia menyimpan karbon yang sangat besar jadi kalau gambut di atas dan di bawah itu menyimpan karbonnya itu bisa 1.000 ton per hektare.

Jadi, lanjut Menteri LHK, dibandingkan dengan hutan biasa/hutan tropis itu kira-kira 200 ton, kalau mangrove bisa sampai 227 ton per hektare yang bagian atasnya saja sedang di bagian bawah masih ada lagi potensi.

Presiden, menurut Menteri LHK, mengatakan seluruh potensi-potensi ini itu harus konkret pada masa pandemi bentuknya itu misalnya green sukuk, green bond, dan lain-lain.

Selama masa pandemi kemarin, menurut Menteri LHK, green sukuk Indonesia sangat diminati oleh dunia luar sehingga yang paling penting kata Presiden adalah konkret untuk memulihkan lingkungan.

“Caranya buatlah pembibitan mangrove yang luar biasa besar, apakah misalnya di Tarakan, Balikpapan, ataukah di tempat-tempat di mana, nanti kita sedang exercise untuk itu dari arahan Bapak Presiden,” pungkas Menteri LHK.(sgr)

Pos terkait