Kapolri Instruksikan Babinkamtibmas Kawal Inpres Jokowi

  • Whatsapp
Kapolri Jenderal Idham Aziz

KanalBekasi.com – Guna menekan laju penyebaran Covid-19 di masyarakat, upaya pencegahan dan penegakkan hukum terus dilakukan. Terbaru adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang penegakkan disiplin di masyarakat.

Kapolri Jenderal Idham Azis akan mengintruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk membantu upaya penegakan disiplin masyarakat terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Kapolri Keluarkan Telegram, Minta Siskamling Kembali Diadakan

Perintah tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19).

“Total kasus positif di Indonesia menjadi 125.396 kasus. Tingginya kasus positif Covid-19 memang harus direspon dengan Inpres tersebut,” kata Idham, Senin (10/8)

Menurut Idham, Inpres tersebut berperan untuk menyosialisasikan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Ia sadar kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah sehingga muncul Inpres tersebut.

“Kami tinggal menyinkronisasikan program di lapangan dalam rangka pengendalian,” tegasnya.

Jenderal bintang empat itu juga mengatakan, akan merumuskan implementasi Inpres tersebut di wilayahnya masing-masing. Pelibatan personel Polri, khususnya Babinkamtibmas bertujuan agar mereka dapat maksimal menjalankan program itu sesuai dengan tugas pokok sebagai unsur pembinaan di wilayah pedesaan/kelurahan.

“Kami akan maksimalkan peran dan fungsi Babinkamtibmas untuk mendorong penerapan Inpres tersebut,” kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19.

Peraturan yang dibuat kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.(sgr)

Pos terkait