Disdik Salurkan Dana Operasional Pendidikan untuk PKBM Sesuai Aturan

  • Whatsapp
Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi

KanalBekasi.com – Dinas Pendidikan Kota Bekasi, telah menyalurkan dana hibah yang diperuntukkan untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UU Saeful Mikdar mengatakan proses penyaluran dana tersebut berdasarkan pengisian Data Pokok Pendidik (Dapodik) oleh Lembaga PKBM  yang kemudian turun Sistem Informasi Monitoring Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) BOP dari Kemendikbud  dan diverifikasi oleh tim verifikasi. 

Bacaan Lainnya

Baca Juga: Disdik Kota Bekasi Siagakan Petugas Operator PPDB Online di Tiap Kecamatan

Uu menjelaskan pengusulan berdasarkan data SIMDAK  Kemendikbud, anggaran tersebut merupakan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

” Dinas Pendidikan hanya mengusulkan dan usulan dari lembaga. Jadi anggaran dari pusat masuk ke kas daerah, dan langsung disalurkan ke lembaga yang sudah lolos terverifikasi. Semua berdasarkan aturan yang berlaku” jelas Uu

Tentunya, tambah Uu, ada tahapan proses pencairan dana hibah diantaranya, menyampaikan Proposal usulan ke BPKAD setelah di  Verifikasi OPD. Kemudian surat rekomendasi masuk dalam RKPD, KUA PPAS, RAPBD TA 2019, APBD TA 2019, SK Penerima Hibah.

Uu menuturkan berdasarkan SK awal nomor : 460/Kep.89-BPKAD/II/2019 di tetapkan pagu sebesar  Rp. 28.744.670.000 dan dilakukan perubahan sesuai dengan SK Wali Kota Bekasi Nomor : 460/Kep.472-BPKAD/XI/2019 menjadi Rp.25.019. 150. 000,- dan telah dicairkan oleh lembaga yang terverifikasi sebesar Rp.23.576.564.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 1. 442. 586.000,- ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) karena memang ada lembaga yang tidak bisa mencairkan dikarena dokumennya tidak lengkap,  tidak memenuhi syarat dan  tidak mau menerima dana tersebut

Uu memaparkan dasar dilakukannya perubahan SK yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

“Dinas Pendidikan berusaha untuk mengedepankan transparansi dan keterbukaan,” tukasnya.(hms/adv)

Pos terkait