GMBI Desak Walikota Tindak Oknum ASN Pembuang Limbah B3

  • Whatsapp
Demo LSM GMBI terkasit pembuangan limbah B3

KanalBekasi.com – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi mengerahkan ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Kantor Walikota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, nomor 1 Kota Bekasi.

Sekertaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya menjelaskan, aksi tersebut memprotes adanya pembuangan dan pemanfaatan limbah B3 Pasir Foundry (Sand Foundry) Kode limbah B309-3, ke media lingkungan dan limbah B3 Pasir Foundry (Sand Foundry) sebagai bahan untuk media pengurugan di salah satu wilayah Pejuang, Kecamatan Medan Satria.

“Sangat jelas dalam amanat Pasal 60 UU Nomor 32 tahun 2009 tersebut sudah sangat jelas dan gamblang. Bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, jelas Asep, Jum’at (6/11)

Baca Juga: Ketua DPRD Terima Ratusan Massa GMBI yang Berdemo Tolak RUU HIP

Dikatakan Asep, UUD RI 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat perlu dipahami oleh masyarakat luas bahwa hal ini demi keberlangsungan hidup.

“Dalam proses ijin lingkungan dan AMDAL sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang Peraturan Menteri Tentang Lingkungan hidup Nomor 17 Tahun 2012″, sambung Asep.

Oleh karena itu menurut dia, negara atau pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan LH dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber serta penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk lainnya.

Dalam pemaparannya, Asep juga menjelaskan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB VII terkait Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)

“Selain itu, tentang limbah bahan berbahaya dan beracun pasal 58 ayat (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun limbah B3 wajib melakukan pengelolaan B3,” kata Asep.

Sementara itu, Syafrudin Becke dalam orasinya menegaskan bahwa, GMBI menuntut Walikota Bekasi, Rahmat Effendi agar menindak tegas para oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kejahatan lingkungan hidup. Kata dia, kuat dugaan hal tersebut melibatkan ASN di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Adanya dugaan ASN yang selama ini ikut terlibat terkait hal ini, yang dengan nyata-nyata telah membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) berupa material pasir foundry di Kota Bekasi agar segera dapat diusut secara tuntas dan ditindak tegas”, pinta Syafrudib Becke.

Oleh sebab itu, lanjut Becke, GMBI mendesak Walikota Bekasi segera mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat dalam pembuangan limbah pasir foundry. Menurutnya kinerja Dinas LH Kota Bekasi sangat lemah dalam pengawasan dan masalah lingkungan hidup khususnya dalam penanganan pembuangan limbah B3 pasir foundry.

“Dinas LH Kota Bekasi dianggap mandul ketika tidak mampu dan tidak berani mengambil tindakan kepada para pelaku pembuang limbah B3. Selain itu, juga meminta kepada Wali Kota Bekasi untuk mengevaluasi kinerja dari Dinas LH Kota Bekasi. Agar Serta dengan kewenangannya Walikota Bekasi memberhentikan oknum ASN yang diduga terlibat langsung dan maupun tidak langsung dalam masalah limbah B3 Pasir foundry”, pungkasnya.(den)

 

Pos terkait