PAM Swakarsa Usulan Calon Kapolri Mirip Pecalang di Bali

  • Whatsapp
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono

KanalBekasi.com – Pembentukan PAM (Pengamanan Masyarakat) swakarsa disebut akan dihidupkan kembali oleh calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Dalam uji kelayakan calon Kapolri di hadapan DPR Sigit menuturkan PAM Swakarsa sebagai upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demikian hal itu disampaikan Jenderal Bintang Tiga beberapa waktu yang lalu saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, mengatakan PAM Swakarsa bentukan Polri kali ini berbeda dengan sebelumnya, walaupun koridornya sama yaitu soal keamanan negara.

PAM Swakarsa baru ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan, atau permukiman, ” kata Argo, Sabtu (23/1)

Lebih spesifiknya, mewujudkan kesadaran masyarakat menanggulangi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Kelompok yang dilibatkan berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal.

Misalnya pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, siswa Bhayangkara dan, mahasiswa Bhayangkara.

“Bahwa untuk mewujudkan keamanan dalam negeri perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” papar Argo.

Komjen Sigit memaparkan visi atau konsep kepolisian masa depan, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—yang disingkat “Presisi”. Pendekatan ini dinilai dapat membuat pelayanan kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Sekedar informasi, kepolisian mengeluarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. Aturan tersebut
mengatur tentang aspek PAM Swakarsa seperti satuan pengamanan (satpam), satuan keamanan lingkungan (satkamling) hingga kewajiban perizinan yang dikeluarkan oleh Polri.

Ada dua fungsi penting penerapan PAM Swakarsa. Pertama, memberikan porsi peran bagi masyarakat bersama Polri untuk memaksimalkan upaya menjaga keamanan di lingkungan sesuai Undang-Undang.

Kedua, mencegah praktek main hakim sendiri karena ada kejelasan legitimasi porsi dan kualifikasi masyarakat mana yang bisa turut membantu Polri lewat mekanisme izin yang ada.(sgr)

Pos terkait