PT DI Mulai Produksi Pesawat Amphibi

  • Whatsapp
Ilustrasi pesawat Amphibi

KanalBekasi.com – Pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia akan membuat pesawat jenis amphibi. Pesawat jenis tersebut diharapkan mampu mendarat di perairan yang dapat mendukung transportasi dan pariwisata.

Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro mengatakan pesawat N219 versi pesawat amfibi dapat lepas landas di permukaan air selain di bandara biasa, sehingga diharapkan dengan inovasi transportasi udara tersebut, 

Bacaan Lainnya

Baca Juga: Drone Pertama Buatan RI untuk Operasi Intelijen Segera Diproduksi

“Terbuka kemungkinan dicapainya semua tujuan destinasi pariwisata nusantara melalui jalur laut dengan cepat menggunakan pesawat N219 amfibi,” kata Elfien dalam siaran persnya, Selasa (⅔)

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan mendukung program pengembangan pesawat N219 amfibi, khususnya dalam memanfaatkan jalur atau rute penerbangan perintis dengan pesawat komersial PT. Dirgantara Indonesia, seperti pesawat N219, pesawat N219 amfibi dan pesawat N245, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di negara kepulauan dan kemajuan industri kedirgantaraan nasional.

“Bahwa PT. DI (PT. Dirgantara Indonesia) ini menjadi salah satu andalan nasional kita untuk menunjukan kepada dunia bahwa kita sudah menguasai teknologi dirgantara,” imbuhnya

Penguasaan teknologi dirgantara, menurutnya menjadi simbol sebuah negara maju di dalam penguasaan teknologi yang diharapkan adalah semua pihak di dalam negeri, mendukung untuk menjaga keberlanjutan dari PTDI.

“Tadi saya telah mendengar laporan bahwa sebenarnya dalam hal manufacturing-nya sudah banyak hal yang sifatnya excellence yang sudah dicapai dan tentu memang secara korporasi ada hal-hal yang bisa diselesaikan, saya akan coba bicarakan dengan Kementerian Keuangan”, paparnya

Adapun bentuk dukungan lain dari Kementerian PPN/Bappenas adalah terkait optimalisasi dan implementasi Imbal Dagang Kandungan Lokal (IDKLO) dan/atau offset pada setiap penggunaan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan/atau pengadaan Alutsista dari luar negeri, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, guna membangun kompetensi teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.(sgr)

 

Pos terkait