Pengamat Pendidikan Soroti Pungutan Uang Gedung SMA dan SMK Negeri

  • Whatsapp
Tengku Imam kobul Yahya, Pengamat Pendidikan Imam,
Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Yahya

KanalBekasi.com – Pengamat Pendidikan Kota Bekasi, Tengku Imam Kobul Yahya menyoroti pungutan biaya gedung SMA dan SMK negeri hingga jutaan rupiah yang dibebankan kepada para orangtua murid. Pasalnya, keputusan pungutan uang gedung atau uang pembangunan, harus mendapat persertujuan dari Gubernur Jawa Barat. Sebab, sarana dan prasarana SMA dan SMK negeri saat ini telah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

“Uang gedung yang dikumpulkan dari orangtua murid itu untuk apa? Kan infrastruktur SMK dan SMA negeri sudah ada, begitu juga fasilitas lainnya sudah dibiayai melalui APBD yang bersumber dari pajak masyarakat Kota Bekasi,” ungkap Imam, Senin (22/7).

Baca Juga: Sejumlah Orangtua Murid Keberatan Atas Kenaikan Biaya Pendaftaran Sekolah

Komite sekolah bersama dewan guru, sejatinya membuat Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah (RAPBS) untuk mengetahui kebutuhan dan beban biaya sekolah.

Karena itu, komite dan kepala sekolah tidak dibenarkan memutuskan pungutan uang pembangunan terhadap orangtua murid. Karena, pembangunan gedung sekolah menjadi tanggung jawab negara.

“Kalau perawatan tanggung jawab APBD provinsi, SMA atau SMK negeri kan milik pemerintah ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) Jawa Barat juga. Pengelolaan uangnya harus transparan. Komite dan kepsek dilarang memutuskan uang pembangunan. Jadi siswa tidak dibebankan untuk infrastruktur dan kebutuhan berat atau mahal di sekolah. Pokoknya kalau biaya SMA dan SMK negeri sudah jutaan rupiah, itu namanya Pungli (pungutan liar,red),” tegas Imam mengakhiri.

Baca Juga: Biaya Pendidikan SMA dan SMK di Kota Bekasi Tidak Gratis

Sementara itu, pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020 beberapa waktu lalu, para orangtua murid kini dipusingkan dengan mahalnya biaya pendaftaran sekolah bagi anak-anak mereka.

Biaya pendaftaran tingkat SMA dan SMK negeri di Kota Bekasi, mencapai hingga jutaan rupiah. Biaya tersebut diperuntukkan membayar gedung, biaya praktik serta kebutuhan lain bagi peserta didik baru.

Sejumlah orangtua murid mengaku keberatan dengan biaya pendaftaran yang terbilang mahal itu, namun mereka tak mampu berbuat banyak. Bahkan, keberadaan komite sekolah sebagai perwakilan orangtua murid dianggap tak mampu menjadi penyambung aspirasi kepada pihak sekolah. Mereka menilai komite sekolah cenderung memuluskan keputusan biaya pendaftaran tersebut.

Salah satu orangtua murid, merasa menyesal telah memasukkan anak mereka ke sekolah negeri. Awalnya kata mereka, memasukkan putera-puterinya ke SMA atau SMK negeri, berharap biaya pendidikannya tidak mahal.

Informasi yang berhasil dihimpun, dalam rapat bersama para orangtua murid, komite sekolah dan dewan guru, pihak sekolah memutuskan biaya pendaftaran bagi murid kelas 10 SMAN 2 Bekasi, mencapai sekitar Rp 5 jutaan.

Pembiayaan seperti ujian praktik, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya sekitar Rp 4 jutaan, biaya seragam sekolah sebesar Rp 1,2 juta. Para orangtua dapat mencicil biaya tersebut selama tiga kali.

Sedangkan untuk biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) murid kelas 10,  dibebankan sebesar Rp 400 ribu perbulannya.

“Kita masukkin anak ke sekolah negeri itu supaya biaya pendidikannya tidak mahal. Tapi, justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biayanya pendaftarannya malah naik dari tahun kemarin,” ungkap orangtua murid kelas 10 SMAN 2 Bekasi, yang enggan dicantumkan namanya.

Sebelumnya, biaya pendaftaran peserta didik baru SMKN 3 Bekasi, sekitar Rp 5 juta. Biaya tersebut untuk biaya gedung, praktik dan kebutuhan lain peserta didik sebesar Rp 3,5 juta, biaya seragam sekolah sebesar Rp 1,3 juta rupiah, dan SPP sebesar Rp 350 ribu rupiah.

“Sebelumnya SPP di SMKN 3 Bekasi hanya sebesar Rp 150 ribu, sekarang naik menjadi Rp 350 ribu perbulan. Sedangkan, uang seragam sebesar Rp 1,3 juta rupiah dan untuk uang gedung, biaya praktik dan lain sebagainya sebesar Rp 3,5 juta,” ujar orangtua murid warga Jatimulya.(sgr)

Pos terkait