Dewan Pendidikan Tunggu Hasil Penelusuran KCD Soal Data PPDB SMA Bermasalah

  • Whatsapp
Foto: Machmud Permana (kiri), Suhartono (kanan) menyampaikan data PPDB SMA Negeri bermasalah kepada Kepala Cabang Dinas(KCD) wilayah III Jabar di Kantor Dewan Pendidikan, pada Rabu (4/8)

KanalBekasi.com – Dewan Pendidikan Kota Bekasi, menunggu hasil penelusuran data PPDB SMA negeri bermasalah oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) wilayah III Jawa Barat.

Humas Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Machmud Permana menjelaskan, sedikitnya ada 33 data PPDB SMA negeri yang dilaporkan masyarakat. Data yang diduga bermasalah disampaikan kepada KCD serta perwakilan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, saat menggelar pertemuan klaritifikasi KCD dengan Dewan Pendidikan, pada hari Rabu (4/8) lalu.

Bacaan Lainnya

“Ada 33 data PPDB SMA negeri yang sudah kita serahkan kepada KCD dan MKKS SMA agar ditindaklanjuti. Dan KCD berjanji melakukan pengecekan dan penulusan terlebih dahulu agar diketahui kendalanya diimana dan bisa segera mencari solusinya,” ujar Machmud Permana, Jumat (6/8).

Dijelaskan Machmud, data PPDB SMA yang bermasalah itu terjadi di SMAN 1, SMAN 3, dan SMAN 18 Kota Bekasi. Dimana terdapat salah sorang calon siswa mendaftar melalui jalur prestasi. Namun, hasil seleksinya justru diketahui di jalur afirmasi. Selain itu, ada juga siswa miskin yang tidak bisa mendaftar melalui jalur afirmasi, sedangkan, data siswa tersebut masuk ke dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS).

“Saat calon siswa mendaftar di SMAN 1 Kota Bekasi, melalui jalur prestasi hasil seleksinya justru keluar di jalur afirmasi. Sedangkan, siswa tersebut mengaku mendaftar dari jalur prestasi. Ada siswa kurang mampu yang tidak bisa mendaftar melalui jalur afirmasi, padahal dia memiliki kartu keluarga prasejahtera dan masuk dalam DTKS” bebernya.

Menurut Machmud, pihak panitia PPDB di sekolah selama ini tak pernah memberikan penjelasan kepada orangtua murid yang keberatan dengan hasil seleksi PPDB. Bahkan, menurut pengakuan orangtua murid, para kepala SMA negeri sulit ditemui. Pihak sekolah juga tidak pernah membuka pelayanan informasi untuk menampung keluhan masyarakat saat pelaksanaan PPDB. Sebagai pelayan publik, seharusnya kepala sekolah bisa menjelaskan persoalan kepada masyarakat, bukannya tidak berada ditempat atau sulit dihubungi.

“Sampai saat ini orangtua murid masih menunggu penjelasan pihak penyelenggara PPDB. Mereka mengaku kesulitan minta penjelasan pihak sekolah. Hampir kebanyakan kepala SMA negeri saat pelaksanaan PPDB sulit dihubungi. Kami hanya menampung laporan serta aduan masyarakat. Karena itu, kami berusaha semaksimal mungkin membantu warga Kota Bekasi untuk bisa menyampaikan aspirasi tersebut,” tandas Machmud.(boy)

Pos terkait