Airlangga Bantah Pernyataan Ade Puspita Soal OTT Rahmat Effendi Politis

  • Whatsapp
Ketua DPD Golkar terpilih Ade Puspita dan Rahmat effendi

KanalBekasi.com – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono tidak sepakat dengan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari  yang menyatakan Partai Golkar sedang diincar dalam beberapa kasus hukum. Ia memastikan Tindakan tersebut bukanlah mengatasnamakan pertai tetapi sikap pribadi.

“Itu semua adalah personal-personal, tindakan pribadi-pribadi bukan sikap partai,” ujar Agung, Rabu (12/1)

Bacaan Lainnya

Agung menganggap bahwa apa yang dilakukan Ade sebagai reaksi seorang anak. Sikap tersebut menurutnya  harus dilihat sebagai pembelaan seorang putri terhadap seorang ayahnya dan pernyataan seperti itu adalah hal wajar.

Sebelumnya Ade menilai Operasi tangkap tangan (OTT) Ayahnya Bermuatan Politis. Ade menilai, ayahnya bukan di-OTT, karena dibawa oleh KPK tanpa barang bukti uang sebagaimana klaim lembaga antirasuah itu.

Ia menilai, penangkapan terhadap ayahnya dengan embel-embel OTT merupakan bagian dari pembunuhan karakter.

“Memang kuning sedang diincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning. Tapi nanti di 2024, jika kuning koalisi dengan oranye, matilah yang warna lain,” ujar Ade.

Sebelumnya KPK menetapkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers  mengatakan sebanyak total Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima dana hibah yang dilakukan penyelenggara negara.

Pemkot Bekasi pada 2021 telah menetapkan APBD perubahan 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai anggaran Rp 286,5 miliar. Ganti rugi yang dimaksud di antaranya pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan polder Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan polder air di Kranji Rp 21,8 miliar, dan kelanjutan proyek gedung teknis Rp 15 miliar.(sgr)

Pos terkait