Kepala KCD Wilayah III Jabar Sosialisasi PPDB SMA, SMK dan SLB Sendirian

  • Whatsapp
Foto: Kepala KCD Wilayah III Jabar, Asep Sudarsono, sosialisasi PPDB SMA/SMK/SLB di Kantor Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Jalan Mangga Raya, Perumnas I Bekasi, Kamis (9/6)

KanalBekasi.com – Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah III Jawa Barat, Asep Sudarsono sosialisasi PPDB Jabar, di Kantor Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Jalan Mangga Raya, Perumnas I Bekasi, Kamis (9/6).

Asep Sudarsono mengklaim, pihaknya telah siap melaksanakan PPDB jenjang SMA/SMK/SLB tahun ajaran 2022. Kesiapan itu terbukti pada saat pembukaan pendaftaran tahap I, Senin (6/8) lalu, sebagian besar data calon peserta sudah dapat diinput kedalam sistem PPDB Jabar.

Bacaan Lainnya

Penyelenggara PPDB Didesak Komit Implementasikan Sistem dan Regulasi

“Sebagian besar calon pendaftar datanya sudah bisa diinput khususnya jalur prestasi melalui satuan pendidikan tujuan. Begitu juga akun calon peserta sudah bisa dilayani oleh operator sekolah,” ungkap Asep.

Asep juga berharap partisipasi Dewan Pendidikan Kota Bekasi, untuk membantu mensukseskan PPDB online jenjang SMA/SMK/SLB.
Karena menurut dia, pada tahun sebelumnya, Dewan Pendidikan telah membantu menyampaikan laporan masyarakat kepada KCD Wilayah III.

“Kami berharap peran dewan pendidikan untuk ikut membantu mensukseskan pelaksanaan PPDB Jabar tahun ini. Dan ketika ada laporan dari masyarakat yang disampaikan oleh dewan pendidikan pada tahun lalu, KCD Wilayah III juga langsung menindak lanjutinya,” kata Asep.

KCD Wilayah III Jabar Akui Pembuatan Akun PPDB Sempat Terkendala

Asep mengimbau, agar calon peserta yang akan mendaftar ke sekolah tujuan agar mengiikuti sesuai aturan di sistem PPDB Jabar. Karena, jika data calon peserta yang tidak sesuai atau tidak lengkap, maka sistem langsung menolaknya.

Ia menambahkan, pelaksanaan PPDB Jabar SMA/SMK/SLB tahun 2022 ini, mengalami sedikit perbedaan dibanding tahun lalu.

“Saya mengimbau agar calon peserta didik yang akan mendaftar sesuai jalur yang diinginkan, agar mengikuti sesuai aturan dalam sistem PPDB, dengan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dan kalau tahun ini verifikasi berkas bisa langusng dilakukan apabila masih ada waktu saat pendaftaran. Tapi kalau tahun lalu, verifikasinya setelah penutupan pendaftaran,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie mengapresiasi sosialisasi yang disampaikan Kepala KCD Wilayah III Jabar, Asep Sudarsono.

Meski begitu, Ali, sedikit heran dengan para MKKS SMA dan SMK di Kota Bekasi yang tidak turut hadir dalam sosialisasi PPDB Jabar tersebut.

Sejatinya, ketika sosialisi yang dilakukan pimpinannya, para MKKS SMA dan SMK itu mendampingi. Karena, sosialisasi yang dilkukan itu adalah sekolah jenjang SMA dan SMK di Kota Bekasi.

Ali menilai, upaya dan kepedulian yang dilakukan Asep Sudarsono terbilang luar biasa dalam mensukseskan PPDB Jabar tahun ini.

“Kami atas nama pengurus dewan pendidikan mengapresisasi upaya yang dilakukan Kepala KCD Wilayah III Jabar, Asep Sudarsono, walaupun tidak didampingi Ketua MKKS SMA dan SMK, ia terlihat sangat menguasai materi. Padahal, yang disosialisasikan itu satuan pendidikan SMA dan SMK di Kota Bekasi, tapi kenapa tidak didampingi ya?,” kata Ali heran.

“Saya salut dengan Kepala KCD yang sangat terbuka sekali, dan mau mendengar saran dan masukan dari dewan pendidikan,” ungkap Ali.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan SMA/SMK Dewan Pendidikan, Ariyanto Hendrata menambahkan, agar para calon peserta didik yang tidak terakomodir di sekolah negeri karena keterbatasan kuota, tidak perlu berkecil hati. Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat nantinya akan menggratiskan seluruh biaya pendidikan di sekolah swasta.

Nantinya, lanjut Ariyanto, bagi satuan pendidikan SMA/SMK swasta yang menerima siswa tidak mampu, diminta membuat surat pernyataan

Pergub Nomor 43 tahun 2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) disebutkan bahwa BOPD dikhususkan unntuk membebaskan biaya siswa yang tidak mampu secara bertahap.

“Masyarakat sekarang tidak perlu khawatir lagi, kalau ada siswa tidak mampu diterima di sekolah swasta, maka biaya pendidikannya akan gratis yang ditanggung melalui BOPD. Dan bagi sekolah swasta yang menerima siswa tidak mampu, akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jabar,” tandas Ariyanto. (boy)

Pos terkait