Mahasiswa Demo di Kementerian PU Terkait Nepotisme dan Intervensi Proyek

Kamis, 2 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalBekasi.com – Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) mendesak Presiden untuk segera memberhentikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) atas dugaan pemborosan anggaran negara dan keterlibatan keluarganya dalam intervensi proyek-proyek di lingkungan kementerian tersebut.

Koordinator Lapangan KMPPI, Benny F, dalam pernyataan sikapnya, menyoroti penggunaan pesawat jet pribadi yang diduga oleh Menteri PU untuk beberapa kunjungan kerjanya. Padahal, menurutnya, negara sedang mengalami defisit anggaran yang signifikan.

“Kita semua tahu saat Presiden sedang melakukan efisiensi di berbagai sektor, mengingat defisit negara per Agustus ini sudah mencapai Rp 321,6 triliun. Eh, sang menteri justru menggunakan private jet untuk kegiatan yang seharusnya sesuai aturan cukup dan bisa menggunakan bisnis. Ini jelas memboroskan anggaran,” tegas Benny, Kamis (2/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain isu pemborosan, KMPPI juga melayangkan tuduhan serius mengenai praktik nepotisme dan intervensi proyek. Benny menyebut adanya indikasi permainan dari pihak keluarga menteri yang mengatur dan mengintimidasi balai-balai di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lain.

“Dugaan pihak keluarga ‘cawe-cawe’ proyek semakin menguat dengan adanya beberapa proyek diberikan kepada tim sukses sewaktu Pilkada Nganjuk. Diatur untuk dimenangkan pihak tertentu dan diduga meminta fee proyek sebesar 12% kepada pihak swasta dan BUMN,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, KMPPI mengeluarkan lima poin tuntutan. Pertama, mengusut tuntas dugaan keterlibatan keluarga dalam proyek PU, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kedua, menolak intervensi dan intimidasi terhadap kepala balai.

Ketiga, menghentikan pemborosan uang negara, termasuk penggunaan pesawat jet pribadi untuk dinas pejabat. Keempat, menghentikan kriminalisasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU. Kelima, meminta Presiden segera memecat Menteri PU.

“Kami mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Pekerjaan Umum sesegera mungkin. Program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu bekerja sama dengan bawahannya,” tutup Benny.

Berita Terkait

Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Baru 6 Hari Dilantik ‎
MBG Dihadirkan untuk Memastikan Anak-Anak Indonesia Tumbuh Sehat dan Produktif
Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati
Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Parkir di Samsat Bekasi Kota, Padahal Tertera “Gratis”
Tingkatkan Kepercayaan Diri RW, Kecamatan Jatiasih Gelar Pendampingan Pengelolaan Dana Lingkungan
Pantau Stabilitas Pangan di Bekasi, Bulog: Harga Beras Stabil, Pedagang Keluhkan Harga Plastik
Belum Ada Dana, Pembangunan Rumah Dinas Wali Kota Tetap Direncanakan
Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi Diisi Plt, 10 Nama Kandidat Masuk Seleksi Pusat

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 22:19 WIB

Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Baru 6 Hari Dilantik ‎

Kamis, 16 April 2026 - 21:14 WIB

MBG Dihadirkan untuk Memastikan Anak-Anak Indonesia Tumbuh Sehat dan Produktif

Kamis, 16 April 2026 - 17:28 WIB

Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati

Kamis, 16 April 2026 - 14:46 WIB

Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Parkir di Samsat Bekasi Kota, Padahal Tertera “Gratis”

Kamis, 16 April 2026 - 12:10 WIB

Tingkatkan Kepercayaan Diri RW, Kecamatan Jatiasih Gelar Pendampingan Pengelolaan Dana Lingkungan

Berita Terbaru