KanalBekasi.com – Puluhan massa yang menamakan dirinya Pejuang Kartu Sehat menggelar aksi di gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil, Margahayu Kota Bekasi.
Massa kemudian dikjnta mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya di ruang Komisi IV gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu Kota Bekasi.
Dalam agenda tersebut perwakilan massa diterima oleh beberapa anggota dewan yakni Arief Rahman, Sardi Effendi, Evi mafriningsianti, Puspa Yani, Latuharhari, dan Uri Huryati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar Sebut Pembiayaan KS-NIK Lebih Hemat
Kordinator pengunjuk rasa, Machfudun Latief mengatakan aksi ini sebagai bentuk desakan kepada anggota dewan agar mengawal program Kartu Sehat agar terus dapat digunakan warga Kota Bekasi.
“Ada beberapa tuntutan yaitu meminta legislatif dan eksekutif harus mencari solusi agar masyarakat Kota Bekasi yang sakit bisa di cover KS,” katanya, Senin (16/12)
Ia juga menambahkan agar DPRD membuat surat rekomendasi ke pemerintah pusat untuk melanjutkan program KS di Kota Bekasi. Selain itu permintaan aksi ini adalah menuntut para anggota dewan bersikap adil dan memberu dukungan penuh terhadap program pelayanan kota Bekasi.
Menanggapi hal tersebut Anggota Fraksi PDIP Arief Rahman menegaskan bahwa tidak ada satupun fraksi di DPRD yang menolak Kartu Sehat. Namun Pemkot Bekasi sendri terbentur masalah regulasi.
“Ada Permendagri nomor 33 salah satunya tentang penyusunan APBD dan Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang integrasi Jamkesda ke JKN-KIS,” imbuhnya
Sementara itu anggota Fraksi PAN Evi Mafriningsianti juga menegaskan bahwa partainya mendukung kebijakan KS agar tetap berlaku di Kota Bekasi.
“Bukti dukungannya kami sudah sahkan anggaran Rp 400 miliar untuk tahun 2020 dan saat ini tinggal tunggu hasil Judicial review agar kedepan kita bisa melakukan langkah bagaimana,” jelasnya
Sementara itu anggota Fraksi PKS Latu Harhari mengatakan ingin mengkonfirmasi beredarnya tulisan aksi yang mengatakan “Fraksi PKS menolak KS”. Latu kemudian meminta klarifikasi dari saudara Dahlan yang juga kordinator aksi perihal keberadaan Poto tersebut.
Menanggapi hal tersebut kordinator aksi lainnya Latief mengatakan bahwa hal tersebut sudah diluar tema, harusnya ada mekanisme partai yang ditempuh dengan surat resmi yang dikirimkan sebagai bentuk protes.
“Ini sudah diluar tema dan saya tidak menerima hal ini,” kata Latief
Latu kemudian menjelaskan dirinya hanya meminta klarifikasi dan tanggapan perihal poto tersebut. Namun akhirnya Sardi Effendi mengambil jalan tengah bahwa saudara Dahlan harus memberikan klarifikasi perihal beredarnya Poto tersebut di forum yang berbeda.(sgr)
