KanalBekasi.com – Radikalisme adalah salah satu ancaman besar bagi negara ini yang dapat merusak keutuhan bangsa Indonesia diluar masalah narkoba dan korupsi. Maraknya isu radikalisme utamanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat pemerintah tak bisa tinggal diam.
Tantangan ini tidak hanya menjadi tugas satu instansi pemerintahan saja, namun menjadi tugas seluruh Kementerian/Lembaga dan Masyarakat. Untuk mewujudkan Indonesia yang utuh dan damai, peningkatan kerja sama dan koordinasi sangat diperlukan.
Baca Juga: 480 PNS Dipecat, Kemenpan: Kepala Daerah Wajib Dukung
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar, menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, beserta jajarannya.
Kepala BNPT menyampaikan Visi dan Misi lembaganya sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan strategi dalam penanganan terorisme di tanah air, serta penguatan lembaga BNPT, pencanangan Zona Integritas (ZI) serta program 100 hari kerja BNPT.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan pentingnya mewaspadai akan meluasnya paham radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat. Upaya menyebar pesan perdamaian dan cinta tanah air.
”BNPT terus melakukan berbagai program deradikalisasi dan kontra radikalisasi untuk mengikis rantai penyebaran radikalisme dengan menanamkan wawasan kebangsaan serta menggandeng tokoh agama, tokoh nasional, dan public figure,” tutrnya, Sabtu (11/7)
Boy Rafli menegaskan bahwa Ideologi Pancasila menjadi dasar yang harus dimiliki masyarakat dan seluruh pegawai kepemerintahan.
“Kami dengan seluruh pegawai BNPT ingin menyakinkan bangsa kalau ideologi Pancasila sangat penting. Hal ini harus dilakukan agar mereka mengetahui tujuan dari bangsa kita, ini upaya penguatan untuk mengikis radikalisme dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman ideologi Pancasila, kita ingin ketidakpahaman ini semakin menyebar, terutama di kalangan anak-anak muda atau generasi milenial,” ungkap Kepala BNPT.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo dalam sambutannya memberikan arahan kepada segenap jajaran di BNPT untuk terus menjalankan program-program penanggulangan terorisme di tanah air. Penguatan kelembagaan BNPT diharapkan bisa memerangi radikalisme. Dan diharapkan bisa bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam memonitoring Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikal.
“Yang pertama Kemenpan RB sangat berharap ada penguatan kelembagaan di BNPT karena permasalahan yang di hadapi bangsa ini kedepan salah satunya yang berkaitan dengan radikalisme, dan juga berkaitan dengan narkoba, korupsi, dan bencana alama. Radikalisme, intoleransi sampai terorisme ini salah satu ancaman bangsa yang paling utama dan mendasar, saya kira kami hadir disini juga meminta bantuan juga dalam urusan seleksi CPNS, Eselon I, II, kami juga meminta dukungan data, minimal pengecekan. Kita ingin negara kita kedepan harus clear lah masalah-masalah ini,” tutur Menpan RB.
