Lima Tahun Terakhir, Angka Pengangguran di Kota Bekasi Turun

Senin, 9 April 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Staf Seksi Bidang Integrasi Pengolahan Diseminasi Data Satatistik (IPDS), Nur Rahmat, BPS Kota Bekasi

Staf Seksi Bidang Integrasi Pengolahan Diseminasi Data Satatistik (IPDS), Nur Rahmat, BPS Kota Bekasi

KanalBekasi.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi mendata, angka pengangguran selama lima tahun terakhir telah mengalami penurunan. Pasalnya, pemerintah daerah selama ini, dianggap mampu menyerap tenaga kerja dengan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan maupun kewirausahaan melalui Usaha Menengah Kecil Mandiri (UMKM), sebagai solusi untuk mengentaskan jumlah angka pengangguran di Kota Bekasi.

Staf Seksi Bidang Integrasi Pengolahan Diseminasi Data Satatistik (IPDS), Nur Rahmat, membeberkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi pada tahun 2015, sebanyak 1,193,672 jiwa.

Menurutnya angka tersebut telah mengalami penurunan secara signifikan terhitung sejak tahun 2014 lalu yakni sebanyak 1,236,114 jiwa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sedangkan, jumlah orang yang telah bekerja lanjut Rahmat pada tahun 2015 sebanyak 1,081,936 jiwa.

Presentasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mulai tahun 2011 di Kota Bekasi, diketahui sebanyak 10,51 persen. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 9,36 persen atau sebanyak 111,727 jiwa.

“Sesuai pengolahan data berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Terakhir data yang ada di BPS tahun 2015 sebanyak 111,727 jiwa atau 9,36 persen,” beber Rahmat.

Sementara itu, BPS Kota Bekasi belum mengeluarkan data pada tahun 2016 sampai 2017.

Dia juga menyesalkan apabila terdapat pihak lain yang mengeluarkan serta membandingkan data jumlah angka pengangguran melalui sumber berbeda.

Sedangkan, publikasi data tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten tersebut merupakan kewenangan BPS, yang selama ini menyuplai kebutuhan data bagi pemerintah pusat.

“Kami mempertanyakan data mereka itu dari mana? Kalau mau membandingkan data kami dengan tahun sebelumnya misalnya, itu boleh saja,” kata dia.

“Untuk data tahun 2016 dan 2017, kami belum mengeluarkan. Kalau mau membandingkan dengan data dari sumber lain itu tidak relevan atau ngawur,” tandas Rahmat.(sgr)

 

Berita Terkait

Kasus Perundungan di SDN. Jatimekar III, Plt. Kadisdik Soroti Lemahnya Pengawasan
Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Baru 6 Hari Dilantik ‎
MBG Dihadirkan untuk Memastikan Anak-Anak Indonesia Tumbuh Sehat dan Produktif
Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati
Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Parkir di Samsat Bekasi Kota, Padahal Tertera “Gratis”
El Nino Bikin Cuaca Kemarau Terasa Lebih Panas
Sinergi Kecamatan Jatiasih – Kejaksaan: Pastikan Tata Kelola Anggaran ‘RW Keren’ Akuntabel dan Transparan
Tingkatkan Kepercayaan Diri RW, Kecamatan Jatiasih Gelar Pendampingan Pengelolaan Dana Lingkungan
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 23:41 WIB

Kasus Perundungan di SDN. Jatimekar III, Plt. Kadisdik Soroti Lemahnya Pengawasan

Kamis, 16 April 2026 - 22:19 WIB

Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Baru 6 Hari Dilantik ‎

Kamis, 16 April 2026 - 21:14 WIB

MBG Dihadirkan untuk Memastikan Anak-Anak Indonesia Tumbuh Sehat dan Produktif

Kamis, 16 April 2026 - 17:28 WIB

Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati

Kamis, 16 April 2026 - 14:46 WIB

Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Parkir di Samsat Bekasi Kota, Padahal Tertera “Gratis”

Berita Terbaru