KanalBekasi.com – Partai Amanat Nasional melalui wakilnya di DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan siap mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat.
Evi menilai beberapa isu penting yang menjadi perhatian diantaranya seputar Kartu Sehat berbasik Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK). Program jaminan kesehatan milik Pemkot Bekasi tersebut berhutang hingga Rp 200 Miliar ke Rumah Sakit swasta pada 2018 lalu.
Baca Juga: Dewan PAN Soroti Anggaran TKK yang Capai 900 Miliar Pertahun
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kartu Sehat mungkin perlu dievaluasi agar tidak membebani keuangan daerah,” kata Evi,Rabu (18/9)
Sejak 1 November 2018, Pemkot Bekasi telah menerapkan kebijakan baru dengan sistem rujukan dari Puskesmas. Sistem baru ini merupakan buah dari evaluasi KS dengan dalih peningkatan pelayanan.
Menurutnya secara prinsip partai PAN tidak menentang keberadaan Kartu Sehat namun ada teknis penerapannya yang harus dievaluasi.
Soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Evi mengaku siap ditempatkan dimana saja. Namu dirinya akan senang bila ditempatkan di komisi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
“Background saya kan UMKM jadi senang saja bila membidangi hal tersebut,” tukas Evi
Ditanya soal angka Pengangguran di Kota Bekasi diatas Presentase nasional menurut Evi perlu dievaluasi. Ia menilai perlu adanya pendidikan berbasis skill yang harus diterapkan terlebih saat ini tekhnologi sudah canggih. Saat ini banyak para pewirausaha memanfaatkan tekhnologi melalui aplikasi untuk bertransaksi.
Ia mengatakan terutama kaum perempuan harus punya kemandirian. Untuk itu ia telah mempersiapkan sejumlah program program UMKM guna menekan angka pengangguran.
“Program yang disiapkan nantinya dari hulu sampai hilir, Tidak hanya produksinya namun teknik pemasarannya,” pungkasnya.(sgr/Adv)
