KanalBekasi.com – Walikota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan tidak menyoal terkait tidak adanya Fraksi Golkar di jabatan ketua Komisi. Rahmat menegaskan hal tersebut merupakan dinamika politik dan hal yang biasa saja.
“Tidak perlu dipermasalahkan yang penting sekarang kinerjanya, saya rasa tidak ada istilah pengelompokan,” kata Rahmat
Baca Juga: Pembentukan AKD: Fraksi Golkar Tak Dapat Jabatan di Komisi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rahmat mengatakan ada tugas masing masing yang telah ditetapkan baik eksekutif maupun legislatif. Semisal penyelesaian RPJMD dan Renska. Karenanya Rahmat menjelaskan kembali DPRD yang memiliki fungsi sebagai lembaga legislasi, keuangan dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda)
“tahun 2014 lalu PDIP juga tidak dapat pimpinan DPR RI padahal pemenang pemilu,” kata Rahmat, Senin (7/10)
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi telah membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sayangnya pembentukan tersebut menimbulkan polemik mengingat dalam pembentukan tersebut Partai Golkar tidak dapat perwakilan di fraksi.
Fraksi Golkar merasa dikhianati sebagai partai perolehan suara terbanyak ketiga di Kota Bekasi karena tidak mendapatkan jabatan posisi apapun dari empat Komisi di DPRD Kota Bekasi. Diketahui Ketua Golkar Kota Bekasi adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Ketua Fraksi Golkar Persatuan Dariyanto dalam sidang saat itu telah meminta sidang ditunda, pasalnya Dariyanto berpendapat pembentukan AKD tidak sesuai dengan Tata Tertib (Tatib)
“Mekanisme pemilihan ketua komisi tidak sesuai dengan tata tertib (Tatib) DPRD Kota Bekasi dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pembentukan alat kelengkapan dewan,” katanya saat itu. (sgr)
