KanalBekasi.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini kualitas air Sungai Citarum semakin membaik. Tingkat pencemarannya semakin ringan. Limbah industri yang sempet mencemari Citarum sudah menurun.
“Kualitas air citarum sudah melebihi dari target awal 2020 adalah cemar sedang tapi perhari ini sudah cemar ringan di angka 40,67,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau biasa disapa Emil kepada Menko Kemaritiman dan Investasi melalui video conference, Minggu (28/6)
Baca Juga: Dampak Limbah Citarum, Penyakit kulit hingga Autis
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peningkatan kualitas air Sungai Citarum tidak lepas dari peran Satgas Citarum Harum yang tegas dalam menangani limbah industri. Untuk diketahui terdapat sebanyak 43 industri yang melanggar regulasi dan masih menjalani proses hukum.
“Kejaksaan melaporkan, 7 perusahaan sudah inkrah dan dihukum denda Rp100 juta sampai Rp1 miliar. Kemudian, satu (industri) banding dan delapan masih sidang. Total ada 43 industri yang diproses, jadi penegakkan hukum masih terus berjalan,” katanya.
Sayangnya, penurunan limbah industri di Sungai Citarum tidak disertai dengan penurunan limbah domestik. Untuk itu Satgas Citarum Harum sudah berinovasi dengan membangun pengolahan sampah domestik, seperti incinerator mini.
Dalam rapat tersebut, Emil melaporkan, pihaknya hingga kini sudah menanam 1,8 juta batang pohon di sekitar 1.100 hektare DAS Citarum. Sejumlah perusahaan swasta pun telah berkomitmen akan menanam sekitar 10 juta batang pohon selama lima tahun.
Kemudian, pembuatan sedimentasi sudah mencapai 2 juta kubik. Kang Emil mengatakan, 17 lokasi sudah siap untuk pembangunan TPS Terpadu, namun 60 lokasi lainnya masih menunggu arahan dari Kementerian PUPR.“Belum ada arahan, dulu janji Pak Menteri PUPR adalah mengizinkan sempadan untuk bisa dibangunkan IPAL dan Oxbow, karena kami di lapangan mau menentukan titiknya kalau sudah ada surat izin dari Menteri PUPR kami akan pilih lokasi terbaik,” katanya.
Emil mengungkapkan, anggaran dalam penanganan Citarum Tahun 2020 direalokasi untuk penanganan COVID-19.
“Anggaran yang jadi Rp1,8 triliun itu kemudian turun lagi karena adanya pandemi COVID-19. Maka, anggaran yang ada itu tinggal 14 persen dari total awal Rp5,3 triliun. Jadi, bisa dibayangkan tanpa anggaran kami tidak bisa mengejar 100 persen target yang multidimensi karena anggarannya hanya 14 persen,” ucapnya.
“Jadi kebijakan dari pemerintah pusat adalah bagaimana target 2025 dibebankan ke 2021, 2022 dan seterusnya yang harus menambahi kompensasi gap 2020 yang kena realokasi akibat COVID-19,” imbuhnya.(sgr)
