KanalBekasi.com – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Mitra Karya kota Bekasi (PMII UMIKA), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi di Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (14/6/2022).
Dalam aksi ini PMII UMIKA, mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan kota Bekasi (Disdik), yang selama ini dinilai kurang transparan kepada masyarakat menyangkut anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sedangkan, UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 sampai 5, mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan, dan anggaran pendidikan nasional. Namun kenyataannya Dinas Pendidikan (Disdik), kurang terbuka terhadap masyarakat Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Korlap aksi, Abdul Malik Ibrahim, dalam orasinya menyatakan bahwa aksi yang mereka gelar, merupakan bentuk peringatan terhadap kinerja para pemangku jabatan Disdik.
GMBI Desak DPRD Kelola Kembali SMA dan SMK di Bekasi
Selain itu, PMII UMIKA juga mempertanyakan kesiapan Disdik dalam PPDB online tahun ini.
Sebab, Malik menilai, hingga hari kedua pembukaan pra pendaftaran PPDB, masih ditemukan calon pendaftar yang kesulitan untuk mendaftar melalui daring.
Malik menambahkan, bahwa pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kadisdik Imbau Kepala Sekolah Antisipasi Pelajar Demo ke Gedung DPRu
Maka dari itu Disdik Kota Bekasi, diharapkan sesegera mungkin mampu memperbaiki pekerjaan rumah (PR) tahun lalu dan memberikan solusi terbaik, khususnya dalam pelaksanaan PPDB online.
“Berbicara perihal dinas pendidikan kota bekasi, masih banyak kekurangan dan PR yang harus segera di lakukan. Karena kurangnya keterbukaan publik terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) yang sampai saat ini menjadi perbincangan publik dan menjadi pertanyaan hingga hari ini. Jika tidak ada perbaikan diinternal disdik, maka mahasiswa mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, untuk mundur dari jabatannya. ,” beber Malik.
Adapun tuntutan PMII UMIKA yang di ajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yakni:
1. Mendesak dinas pendidikan Kota Bekasi untuk segera melaksanakan kegiatan PPDB online.
2. meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan Transparansi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tah un 2008 tentang keterbukaan publik.
3. mendesak kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk segera mundur dari jabatannya, apabila tidak bisa melaksanakan tugasnya lebih baik. (red)
