KanalBekasi.com – Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman membenarkan kondisi Kas Umum Daerah (RKUD) Jawa Barat yang hanya tersisa Rp500.000. Kondisi tersebut bersamaan dengan terjadinya tunda bayar kewajiban kepada kontraktor senilai Rp621 miliar
“APBD 2025 kita progresif. Pendapatannya dipasang tinggi, belanjanya juga tinggi. Dari sisi belanja, realisasinya sangat baik. Sementara dari sisi pendapatan, bukan kinerjanya yang buruk, tetapi targetnya memang di atas rata-rata,” ujar Herman, Jum’at (9/1)
Ia mengungkapkan, hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 94,37 persen dari total target sebesar Rp31,09 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekurangan realisasi pendapatan tersebut menyebabkan tidak tertutupnya pos belanja senilai Rp621 miliar. Ia menambahkan, melesetnya target pendapatan dipengaruhi oleh pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp2,4 triliun, serta perubahan tren kendaraan bermotor, khususnya meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang memperoleh berbagai insentif fiskal.
“Tren mobil baru mengarah ke kendaraan nonkonvensional, khususnya mobil listrik yang mendapatkan subsidi dan keringanan pajak. Akibatnya, ada target penerimaan pajak daerah yang tidak tercapai,” katanya.
Terkait kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, Herman memastikan hak para kontraktor tetap terjamin dan akan dialokasikan dalam APBD Tahun 2026. Kewajiban tersebut terutama berada di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
Menurut Herman, para kontraktor telah bersikap kooperatif setelah Pemprov Jabar memberikan peringatan sejak awal mengenai potensi dinamika keuangan daerah.
“Kami sudah memberikan peringatan sejak awal. Yang terpenting ada kepastian, dan pada 2026 sudah pasti teralokasi serta akan dibayarkan,” tegasnya. (red)
