KanalBekasi.com – Pemerintah terus menggenjot pembentukan 30.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Program ini ditargetkan menjangkau lebih dari 30 ribu desa di seluruh Indonesia, dengan harapan mulai berjalan pada Juli mendatang.
Namun, di balik ambisi besar tersebut, ada tantangan yang tak bisa diabaikan, terutama di wilayah perkotaan. Keterbatasan lahan menjadi kendala utama yang membuat implementasi program di kota harus ditunda.
“Di kelurahan memang ada kendala lahan. Berbeda dengan kabupaten yang relatif lebih siap. Karena itu tahap awal kita fokuskan di desa dulu, kota menyusul di tahap berikutnya,” ujar Zulhas usai kegiatan Kopdes di Jatiwaringin, Rabu (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah memilih realistis. Menyasar wilayah yang lebih siap terlebih dahulu, ketimbang memaksakan program di area yang belum mendukung.
Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan peringatan keras terkait harga bahan pokok. Instruksi Presiden disebut tegas—harga sembako tidak boleh naik, dan jika memungkinkan justru harus turun.
Untuk mewujudkan hal itu, seluruh kepala daerah diminta bergerak cepat. Mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga aparat di tingkat kecamatan dan kepolisian didorong untuk aktif menggandeng pelaku usaha.
“Kalau ada perusahaan di sekitar wilayah, ajak untuk ikut berkontribusi lewat pasar murah. Minimal untuk komoditas dasar seperti beras, minyak goreng, dan gula,” demikian ajakan Zulhas kepada wartawan.
Dorongan ini bukan tanpa alasan. Pasar murah dinilai menjadi cara cepat untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menahan gejolak harga di lapangan.
Diakhir, Zulhas diperintahkan agar koperasi digenjot, harga dikontrol, dan semua pihak diminta turun tangan. Pemerintah tak ingin ada celah bagi lonjakan harga di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi rakyat. (Rob)
