KanalBekasi.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyusun aturan klasifikasi untuk pencabutan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang sudah tak relevan. Hal ini dilakukan dalam rangka audit regulasi.
Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan segera merapikan kembali seluruh aturan yang pernah dibuat oleh Bawaslu.
“Klasifikasi ini sebagai langkah awal untuk mengetahui mana peraturan yang perlu dicabut, kelupaan, atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” katanya, Jumat (27/9)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Bawaslu Kota Bekasi Banyak Terima Laporan Kecurangan Pemilu
Dengan adanya klasifikasi itu, kata Fritz pihaknya dapat sekaligus mentracking peraturan apa saja yang pernah dikeluarkan Bawaslu. Dengan begitu, akan lebih mudah dalam membagi Perbawaslu mana yang masuk klasifikasi tahapan pemilu atau non tahapan.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Bawaslu Agung Bagus Gede Bayu Indraatmaja menambahkan, penataan Perbawaslu perlu dilakukan. Pasalnya, banyak Perbawaslu yang lama luput untuk dicabut, padahal telah ada Perbawaslu baru.
“Seharusnya kalau ada standar aturan baru, maka aturan lama dicabut. Hal itu untuk menjamin kepastian hukum,” jelasnya.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Bidang Pengawasan Ali Mahyail manyatakan belum mengetahui Perbawaslu yang akan di rilis karena belum di publish. Namun menurutnya ada beberpa yang mungkin akan direvisi.
“Salah satunya mungkin Perbawaslu nomor 20 tahun 2019 tentang kedudukan dan etika komisioner,”
Debagai informasi, kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. (sgr)
