KanalBekasi.com – Masa kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Constitution of Liberation atau Konstitusi Pembebasan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Tuntutannya meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati karena dinilai tak mampu mengendalikan angka Demam Berdarah Dengue (DBD)
Rido selaku Koordinator Lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini adalah hasil keresahan masyarakat atas kebijakan-kebijakan Pemkot Bekasi terkait penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) , stunting dan gizi buruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Kinerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Tuntut Kadinkes Kota Bekasi Mundur
Ia juga menyampaikan perbandingan angka DBD dan gizi buruk pada tiap tahunnya, karena pada tahun 2019 dua kasus itu terus meningkat. Massa mempertanyakan bagaimana kinerja Pemkot dalam hal ini Dinas Kesehatan perihal penanganan DBD, stunting dan gizi buruk di Kota Bekasi.
“Angka-angka kasus DBD dan gizi buruk terus meningkat dari tahun ke tahun,lalu dimana kerja para aparatur daerah saat ini ,apakah mereka hanya diam saja,” tegas Rido dalam orasi pembuka.
Ia pun melanjutkan bahwa hadirnya mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberi teguran pada Pemkot Bekasi agar dapat bekerja lebih baik lagi.
“Kawan-kawan, kita di sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan juga memberikan teguran kepada Pemkot Bekasi supaya mereka bekerja lebih keras lagi,” tandas Rido.
Unjuk rasa tersebut sempat diwarnai aksi teatrikal oleh massa aksi dengan membakar obat nyamuk dan mengoleskan lotion anti nyamuk sebagai bentuk kekecewaan terhadap banyaknya program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bekasi namun minim realisasi.
Salah satu masa aksi, Adriyanto (20) menyebut anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2019 untuk penanganan DBD dan gizi buruk sebesar Rp1,8 miliar seakan-akan terbuang percuma.
“Padahal anggaran untuk program pencegahan DBD dan gizi buruk sekitar 1.8 miliar, namun uang tersebut terbuang sia-sia, lantaran angka-angka DBD dan gizi buruk tetap tinggi,”kata pria yang akrab dipanggil Yanto.
Dalam tuntutannya, Kelompok Constitution of Liberation (CONTOL) meminta kepada Pemkot Bekasi untuk segera :
1.Memecat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
2.Melakukan upaya nyata dalam penanggulangan wabah DBD
3.Memberikan perhatian khusus kepada Balita penderita gizi buruk dan stunting.
Aksi baru selesai saat Sekretaris Daerah Reny Hendrawati menemui massa dan berjanji menyampaikan aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Pimpinan Daerah.(sgr)
