Ini Alasan Pemkot Bekasi Tak Menerapkan PSBB Seperti DKI Jakarta

Senin, 14 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Poto: Salah satu titik check point PSBB di Kota Bekasi

Poto: Salah satu titik check point PSBB di Kota Bekasi

KanalBekasi.com – Pemerintah Kota Bekasi tidak akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang telah diputuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta..

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan hal tersebut usai evaluasi bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pagi tadi.

Baca Juga: Pemkot Hentikan Pengawasan 14 Titik Check Point PSBB

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Walikota mengatakan Pemkot Bekasi akan meneruskan kebijakan Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB). Dengan kebijakan tersebut diharapkan masyarakat tetap produktif namun aman dari penyebaran Covid-19. Pemkot juga terus mewaspadai penyebaran Covid-19 dari sejumlah claster.

“Kita lakukan evaluasi, dan akan membatasi aktivitas warga sampai pukul 23.00 WIB,”  Senin (14/9)

Upaya pengawasan lainnya adalah Pemkot telah membentuk RW Siaga di 56 kelurahan dari 12 kecamatan. RW siaga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat

Pihaknya tidak memutuskan untuk melaksanakan PSBB total lantaran beberapa pertimbangan salah satunya  ekonomi. Menurutnya ekonomi masyarakat harus terus tumbuh. Bila kebijakan PSBB dilakukan kembali dikhawatirkan akan berdampak pada banyaknya pekerja disejumlah sektor yang dirumahkan.

“Yang  kita terapkan  Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) jadi roda ekonomi terus berjalan, *

Dalam aturan tersebut nantinya mengatur pembatasan jam operasional toko, mall, atau pusat kegiatan masyarakat hingga pukul 23.00 WIB.

“Artinya pukul 23.00 WIB tidak ada lagi warga yang beraktivitas di luar rumah. ATHB ini kan kita untuk menanggulangi covid, namun tidak mengganggu aktivitas kerja masyarakat sehingga roda perekonomian terus berputar,” ujar dia.

Ia menyampaikan, pihaknya terus melakukan rapid test dalam satu hari, jumlah sampel yang diambil mencapai 200 – 300 sampel . Memasuki pertengahan September ini, jumlah klaster keluarga masih menjadi perhatian, angka perhari ini mencapai 222 keluarga.

“Kami terus lakukan tracing kepada 1.295 sampel pada lokasi RW terdampak, tepat yang berada di sekitar temuan kasus baru,” pungkasnya.(sgr)

Berita Terkait

Kasus Bullying di SDN Kota Bekasi Berujung Mediasi, Sekolah Siapkan Langkah Pencegahan 
Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Sindikat Narkoba: 45 Kg Ganja dan Ratusan Ribu Pil Disita
Puluhan Guru SD dan SMP Negeri Dilantik Sebagai Kepala Sekolah
Satgas Haji Polri Resmi Dibentuk, Fokus Berantas Modus Penipuan
Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Baru 6 Hari Dilantik ‎
Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati
Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Parkir di Samsat Bekasi Kota, Padahal Tertera “Gratis”
Tingkatkan Kepercayaan Diri RW, Kecamatan Jatiasih Gelar Pendampingan Pengelolaan Dana Lingkungan

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 22:20 WIB

Kasus Bullying di SDN Kota Bekasi Berujung Mediasi, Sekolah Siapkan Langkah Pencegahan 

Jumat, 17 April 2026 - 21:54 WIB

Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Sindikat Narkoba: 45 Kg Ganja dan Ratusan Ribu Pil Disita

Jumat, 17 April 2026 - 14:41 WIB

Puluhan Guru SD dan SMP Negeri Dilantik Sebagai Kepala Sekolah

Kamis, 16 April 2026 - 22:19 WIB

Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Nikel, Baru 6 Hari Dilantik ‎

Kamis, 16 April 2026 - 17:28 WIB

Aksi Demo Korban Ledakan SPBE Cimuning Ganjar Wali Kota Pemimpin Minim Empati

Berita Terbaru