Disdik Akan Sosialisasikan SKB Tiga Menteri Terkait Seragam dan Atribut Sekolah

KanalBekasi.com – Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri telah diterbitkan pemerintah guna memberikan semangat kebhinekaan di lingkungan sekolah. Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian Agama telah meluncurkan surat tersebut pada Rabu (3/1).

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi menyambut positif dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama  tersebut. Ia berpendapat kebhinekaan di sekolah, semangat toleransi dan persatuan agar terus ditingkatkan.

“Kami dari Dinas pendidikan tentunya menyambut baik, saat ini Surat Keputusan Bersama tersebut sudah dalam tahap sosialisasi ke seluruh Sekolah Negeri di Kota Bekasi,” tuturnya, Jum’at (5/2)

Baca Juga: Sanksi Pelanggar SKB 3 Menteri Soal Atribut Sekolah: Dana BOS Disetop!

Point penting yang di bahas dalam SKB tersebut perihal  Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keputusan ini, kata krisman merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter tolerasi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan. Perihal sanksi bagi pelanggar ia memastikan sanksi itu memang ada

“Sanksi ada, tapi memang aturan itu dikhususkan pada Sekolah Negeri, Sekolah swasta tidak,” imbuhnnya

Sebagai informasi enam keputusan utama dari aturan ini di antaranya adalah

1. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda);
2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.
5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar yaitu: a) Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan, b) gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota, c) Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, d) Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.
6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri.(sgr)