KanalBekasi.com – Ketua DPRD kota Bekasi, Tumai menganggap demo mendesak PJ. Walikota untuk mundur adalah sesuatu yang lumrah.
“Aliansi Rakyat Ormas dan LSM se-Kota Bekasi adalah kumpulan masyarakat Bekasi, jadi mereka melakukan aksi pasti ada dasarnya,” kata Tumai di Kantor DPRD Kota Bekasi, (26/7).
Lebih lanjut, Tumai menyebut setiap aspirasi dan masukan hendaknya dapat dirundingkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Misal masing-masing pihak di undang dan duduk bersama mendiskusikan masalah yang ada,” tambahnya.
Seperti di informasikan, ratusan massa gabungan dari ormas, LSM, tokoh masyarakat, serta tokoh lintas agama melakukan aksi unjuk rasanya di depan kantor pemkot Bekasi, Kamis (26/7).
Massa menuntut agar Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah mundur dari jabatannya karena dinilai tidak sanggup menjalani tugasnya.
Dalam tuntutannya massa pendemo menyebut 10 poin diantaranya menuntut Pejabat Walikota Ruddy gandakusuma dicopot dari jabatannya.
Kordinator aksi, Sadat menyebut Ruddy tidak menjalin komunikasi yang baik dengan aparatur pemerintah, tokoh masyarakat dan ormas yang ada di kota Bekasi.
“Padahal sebagai pemimpin, dia perlu melakukan kegiatan-kegiatan itu guna menyikapi persoalan yang ada di tengah masyarakat,” kata Sadat di Depan Kantor Pemkot Bekasi.
Dalam keterangannya, Sadat merangkum 10 point yang menjadi tuntutan diantaranya,
1. Ruddy dianggap tidak bisa bekerjasama dengan aparat, ormas dan tokoh masyarakat
2. Ruddy dianggap bersikap arogan terhadap aparatur dengan senantiasa mengancam lewat kewenangannya, bila ada aparatur yang tidak mengikuti arahannya.
3. persoalan ketiga yang dikeluhkan terhadap sosok Pj Wali Kota Bekasi ini yakni, menganggap Sekda Kota Bekasi sebagai musuh yang akan melakukan makar adalah tuduhan tendensius dan mengada-ada.
4. Tidak dapat mengakomodir dan memberi solusi terkait PPDB Online
5. tidak pernah melaksanakan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan Pilkada serentak ke wilayah, sebagai bentuk tanggung jawabnya
6. Tidak bisa mengantisipasi, dan tidak mencegah terjadinya perang opini serta berita hoaks saat ada isu yang mengadu domba masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak
7. Dianggap mengabaikan keberadaan tokoh ulama dan tokoh agama dengan tidak menghadiri jadwal acara keagamaan seperti tarling (taraweh keliling) yang sudah disusun oleh dirinya sendiri.
8. dianggap mempermainkan tokoh lintas agama yang sudah memohon untuk beraudiensi menyampaikan masukan terhadap situasi, dan kondisi Kota Bekasi.
9. menuntut PJ Wali Kota Bekasi agar mundur dari jabatannya.
10. Menteri Dalam Negeri segera mencopot Ruddy Gandakusumah dari jabatannya,
Sadat menilai point-point tersebut menjadi alasan penting teman-teman aksi menuntut PJ. Walikota mundur dari jabatannya.
“Kalaupun kami bandingkan, dengan Wali Kota Bekasi (definitif) Rahmat Effendi sikapnya sangat jauh berbeda. Dulu, Bang Pepen (sapaan Wali Kota Definitif) selalu turun ke lapangan, dan mau mendengar keluhan/aspirasi masyarakat bahkan, mengadakan pertemuan dengan tokoh serta ormas,” tutupnya.(sgr)
