Kartu Sehat Dinilai Program Tidak Efektif

Rabu, 2 Januari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga tunjukkan KS-NIK

Warga tunjukkan KS-NIK

KanalBekasi.com – Pemkot Bekasi belum dapat menjelaskan apakah Kartu Sehat (KS) akan diteruskan atau berintegrasi dengan BPJS. Sebelumnya pihak Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Kota Bekasi  berkomitmen tidak memperpanjang kerjasama dengan KS. ARSSI mengancam tidak akan memperpanjang KS apabila sampai Desember 2018 hutang Pemkot Bekasi sebesar Rp 200 milyar tidak dibayar.

Ketua Komisi I DPRD, Choiruman J Putro menyebut alasan ARSSI menolak bekerja sama lantaran untuk membiayai operasional RS membutuhkan biaya besar seperti gaji pegawai, pembelian peralatan medis hingga membayar distributor obat-obatan.

“Maunya Pemkot Bekasi tetap bekerjasama dengan pihak RS swasta, namun pihak ARSSI belum mau memperpanjang bila kesepakatan bayar belum ada” Tegasnya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Choiruman menyebut tidak ada benefit Pemkot Bekasi mempertahan KS. Ia menambahkan Pemerintah melalui Instruksi Kemenkes, PP dan Inpres telah menetapkan BPJS sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Perintah Presiden mulai Januari 2019 memerintahkan semua Jamkesda beritegrasi kedalam JKN-KIS, Bahkan Pemprov Banten pun sudah diberikan surat rekomendasi komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Jamkesda miliknya berintegrasi dengan JKN-KIS juga,”Terangnya

Ia menjelaskan, BPJS dan KS sama saja. Sistem rujukan KS juga sudah diberlakukan sama seperti BPJS. selain itu dilihat dari fasilitas dan obat yang digunakan juga sama.

“BPJS malah memiliki jangkauan skala nasional, sementara KS hanya yang bekerjasama saja” tegasnya

Januari 2019 ini, tambah Choiruman, Pemerintah telah menargetkan kepesertaan BPJS adalah 95 persen, itu artinya 100 persen warga Bekasi sudah harus menjadi peserta BPJS. Sementara jumlah total yang sudah ditanggung BPJS sudah hampir 1,8 juta jiwa melalui jalur Peserta Pekerja Upah (PPU). Pemkot Bekasi, tambahnya, tinggal menganggarkan 900 ribu orang melalui APBD.

“Jadi ada alokasi yang bisa dialokasikan Pemkot Bekasi untuk perbaikan fasilitas beberapa Puskesmas yang akan dijadikan Rumah Sakit tipe D seperti yang di programkan” Tandasnya.(sgr)

Berita Terkait

Tinggal Tunggu Waktu, 4.382 Calon Haji di Kota Bekasi Kemenhaj Pastikan Siap Berangkat
Kemenkes Resmi Atur Kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada Minuman Kemasan
PBB Naik Tak Wajar, Warga Bekasi Pertanyakan Transparansi Data Pajak
Tiga Jenis Produk BBM Naik Gila-gilaan
Kasus Bullying di SDN Kota Bekasi Berujung Mediasi, Sekolah Siapkan Langkah Pencegahan 
Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Sindikat Narkoba: 45 Kg Ganja dan Ratusan Ribu Pil Disita
Anggota Komisi IV Soroti Pengangkatan Kepsek Definitif, Sedangkan Kadisdik Masih Plt
Puluhan Guru SD dan SMP Negeri Dilantik Sebagai Kepala Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 21:32 WIB

Tinggal Tunggu Waktu, 4.382 Calon Haji di Kota Bekasi Kemenhaj Pastikan Siap Berangkat

Minggu, 19 April 2026 - 13:34 WIB

Kemenkes Resmi Atur Kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada Minuman Kemasan

Sabtu, 18 April 2026 - 22:07 WIB

PBB Naik Tak Wajar, Warga Bekasi Pertanyakan Transparansi Data Pajak

Sabtu, 18 April 2026 - 14:11 WIB

Tiga Jenis Produk BBM Naik Gila-gilaan

Jumat, 17 April 2026 - 22:20 WIB

Kasus Bullying di SDN Kota Bekasi Berujung Mediasi, Sekolah Siapkan Langkah Pencegahan 

Berita Terbaru

HEADLINE

Tiga Jenis Produk BBM Naik Gila-gilaan

Sabtu, 18 Apr 2026 - 14:11 WIB