KanalBekasi.com – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi mengklaim, kawasan kumuh di Kota Bekasi telah berkurang signifikan dari luas area kumuh 443 hektare menjadi 114 hektare kurun waktu selama 3 tahun, melalui program Kotaku Tanpa Kumuh.
“Sudah berkurang jumlahnya dan sebelum tahun 2023 bisa diselesaikan semuanya dengan intervensi beberapa program,” jelas Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar.
Baca Juga: CBA Sinyalir, Proyek Jasa Konsultan Disperkimtan Kongkalikong
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini pihaknya tengah fokus kepada beberapa hal dalam mengurangi wilayah kumuh di Kota Bekasi, diantaranya memperbaiki keberadaan drainase, memperbaiki hubungan drainase di perkotaan, meningkatkan sarana pemeliharaan drainase, meningkatkan sarana dan prasarana teknis pengelolaan sampah, pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, meningkatkan proteksi kebakaran dan beberapa hal teknis lainnya.
“Melalui program tersebut, kawasan kumuh di Kota Bekasi saat ini sudah berkurang hingga 25,83 persen,” katanya menambahkan.
Dadang juga mengakui dengan adanya keterlibatan dan tanggungjawab semua pihak serta stake holder di dalamnya hingga kepada penerapan Program Pembangunan Partispatif Berbasis Komunitas (P3BK), program RPKPP dan program KOTAKU APBN maupun Provinsi, menjadi salah satu elemen penting di dalam mengurangi kawasan kumuh di Kota Bekasi.
“Keterlibatan semua pihak dan stake holder hingga program yang dijalankan menjadi salah satu bagian penting di dalam mengurangi hal tersebut, sehingga pada tahun 2019 keberadaannya bisa terus berkurang,” jelasnya.
Dengan adanya anggaran penanganan Kota Kumuh yang berasal dari APBD Kota Bekasi, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat, hal ini diyakininya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Hanya saja, kata Dadang, secara prinsip kendala ada tetapi tidak begitu besar. Namun yang pasti yang perlu ditekankan disini adanya koordinasi yang kuat antara Lurah, Camat dan beberapa stake holder lainnya di dalam menyelesaikan program ini.
“Kalau untuk anggarannya berasal dari APBD Kota Bekasi, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat dan untuk menyelesaikannya perlu adanya koordinasi yang kuat,” tekannya.(adv/gir)
