KanalBekasi.com – Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) merilis hasil penelitiannya beberapa waktu lalu. Fitra menyebutkan setidaknya 124 pemerintah daerah (Pemda) terancam bangkrut karena belanja dalam APBD-nya lebih dari 70% untuk gaji PNS (termasuk di berbagai tunjangan serta hororarium kegiatan).
Kondisi tersebut dipastikan mempengaruhi daerah bersangkutan hingga tidak tercapainya program pembangunan. Fitra berpendapat hal bangkrutnya sebuah daerah tidak lepas dari tingginya belanja pegawai dan pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik. Lantas bagaimana dengan Kota Bekasi ?
Baca Juga: Anomali Pengangkatan GTK dan TKK
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPRD Kota Bekasi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Latu Har Hary menyebut hal tersebut bisa saja terjadi. Terkait kondisi Kota Bekasi terkini ia mengatakan ada sekitar 13.000 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) saat ini di lingkungan Pemkot Bekasi.
Angka tersebut tersebar di Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Kecamatan di Kota Bekasi. Latu mengatakan harusnya Pemkot melakukan evaluasi apakah jumlah tersebut realistis atau tidak. Karena jumlah tersebut sangat besar dan bila tidak diseimbangkan dengan produktifitas pastinya akan sangat membebani keuangan daerah.
“Di lapangan tentunya masyarakat dapat menilai jumlah tersebut realistis atau tidak,” katanya, Senin (9/9)
Latu menambahkkan, Ada beberapa SKPD yang beban kerjanya memang harus membutuhkan banyak tenaga, namun adapula yang tidak. Pemkot harusnya mengevaluasai apakah jumlah tersebut relevan atau tidak.
“Kita harus akui ada tenaga yang dibutuhkan, namun apakah semuanya dibutuhkan ini yang harus dievaluasi” imbuhnya
Jumlah TKK yang begitu besar, sambung Hari, harus mampu dijelaskan secara terang ke masyarakat. Penjelasan tersebut nantinya akan menepis anggapan di masyarakat bahwa perekrutan TKK yang begitu besar di Kota Bekasi karena adanya deal politik atau janji politik.
“Bila terkait persoalan defisit tentunya nanti akan ada evaluasi dari dewan apakah jumlah TKK sudah sesuai dengan kebutuhannya karena hal itu terkait dengan belanja pegawai,” pungkasnya.(sgr)
