Kepala Daerah di Jabar Terbanyak Dijerat KPK

Kamis, 13 Desember 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi,

Ilustrasi,

KanalBekasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyatakan kepala daerah di Jawa Barat paling banyak yang terjerat kasus korupsi. Setidaknya ada 13 Kepala daerah di Jawa barat yang kini sudah di vonis dan masih proses penyidikan. Yang terakhir lembaga anti rasuah tersebut menangkap Bupati Cianjur Irvan rivano terkait Dana Alokasi Pendidikan (DAK).

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahaan KPK Deputi Bidang Pencegahaan Asep Rahmat Suwandha mengatakan ada 75 bupati dan wali kota plus 18 gubernur yang terjerat korupsi. Jadi ada 93 kepala daerah yang tersangkut kasus di KPK. Nah, dari 93 itu, dua belasnya dari Jawa Barat. Itu angka tertinggi dibandingkan daerah lain,”

“Jadi mau enggak mau, Jawa Barat memang tertinggi yakni 14 yang lain itu di bawah itu. 14 itu kan dua digit angkanya,” kata dia.Menurut dia, kepala daerah dijerat kasus korupsi dengan bermacam modus, ada kaitan dengan pengusaha, sedangkan maupun pihak swasta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tapi banyak juga yang ada kaitannya dengan suap dari pengusaha, itu terkait dengan izin dan lain-lain,” kata dia.

Siapa saja kepala daerah dan mantan kepala daerah di Jawa Barat yang tersandung kasus korupsi?Ini beberapa di antaranya:

1. Imas Aryumningsih, Bupati Subang itu ditangkap KPK pada Selasa, 13 Februari 2018. Dia diduga menerima suap Rp 1,4 miliar dalam kaitan perizinan dari dua perusahaan yang sedang mengurus izin pembangunan pabrik dan tempat usaha di Subang, Jawa Barat.

2. Agus Supriadi, Bupati Garut, TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA 2004 s.d 2007

3. Dany Setyawan, Mantan Gubernur Jawa Barat, TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran , mobil ambulan, stoom walls dan dump truck oleh pemerintah Jawa Barat tahun 2003

4. Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi, TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi dan atau perbuatan melakukan percobaan perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010.

5. Dada Rosada, Walikota Bandung, Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung)

6. Rachmat Yasin, Bupati Bogor, perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kabupaten bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.

7. Ade Swara, Bupati Karawang, dugaan TPK sehubungan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang.

8. Ojang Suhandi, Bupati Subang. KPK menangkap Ojang Suhandi pada 11 April 2016 lalu. Dia tertangkap karena memberikan suap sebesar Rp 200 juta kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Devianto Rochaeni dan Fahri Nurmallo.

9. Atty Suharty, Wali Kota Cimahi. KPK menetapkan Atty sebagai tersangka pada 2 Desember 2016. Atty ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya Ittoch Tochija terkait suap dalam proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017. Dua terdakwa pemberi suap Atty, yaitu pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi telah menerima vonis dari PN Tipikor Bandung berupa pidana dua tahun dan enam bulan penjara.

10. Eep Hidayat, Bupati Subang. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tahun 2012, Eep Hidayat ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Subang tahun 2005-2008 sebesar Rp 14 miliar.

11. Abubakar, Bupati Kabupaten Bandung, Abubakar (ABB) diduga menerima uang suap untuk biaya istrinya, Elin Suharliah, maju dalam Pilkada 2018.

12. Bupati nonaktif Cirebon, Sunjaya Purwadisastra merupakan tersangka kasus dugaan suap kegiatan mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon dan penerimaan hadiah lainnya.

13. Neneng Hassanah merupakan Bupati Bekasi yang tertangkap KPK terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Neneng ditetapkan menjadi tersangka bersama sejumlah pejabat Pemkab Bekasi.

14. Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar diduga memangkas anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp 46,8 miliar. Total duit itu dipotong sekitar Rp 6,786 miliar atau 14,5 persen untuk dibagi-bagi Irvan dengan kroninya. (sgr)

Berita Terkait

Dari Parung untuk Dunia: Aksi Nyata Hari Bumi 2026 yang Bangkitkan Harapan
Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong
Kota Bekasi Darurat Peredaran Obat Keras
Pencairan Dana Rp 100 Juta/RW Tunggu Audit BPK
Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Lewat Dialog Ketenagakerjaan
Nekat Langgar Tata Ruang, 72 Bangunan di Bekasi Timur Diratakan
Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Kini Bisa Tembus Jutaan
Polisi Bongkar Trik Licik Peredaran Tramadol di Bekasi Timur–Rawalumbu

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 12:45 WIB

Dari Parung untuk Dunia: Aksi Nyata Hari Bumi 2026 yang Bangkitkan Harapan

Kamis, 23 April 2026 - 08:18 WIB

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong

Kamis, 23 April 2026 - 00:13 WIB

Kota Bekasi Darurat Peredaran Obat Keras

Rabu, 22 April 2026 - 21:09 WIB

Pencairan Dana Rp 100 Juta/RW Tunggu Audit BPK

Rabu, 22 April 2026 - 19:05 WIB

Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Lewat Dialog Ketenagakerjaan

Berita Terbaru

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani

HEADLINE

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong

Kamis, 23 Apr 2026 - 08:18 WIB

BERITA UTAMA

Kota Bekasi Darurat Peredaran Obat Keras

Kamis, 23 Apr 2026 - 00:13 WIB

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi

BERITA UTAMA

Pencairan Dana Rp 100 Juta/RW Tunggu Audit BPK

Rabu, 22 Apr 2026 - 21:09 WIB