KanalBekasi.com – Permasalahan Kartu Sehat (KS) yang direncanakan terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), masih menjadi polemik di tengah masyarakat Kota Bekasi.
Sebagian besar masyarakat pengguna KS menolak jika harus terintegrasi dengan BPJS, lantaran selama ini mereka merasakan langsung manfaatnya, terutama dalam hal pelayanan.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, keberadaan KS sangat berdampak positif di tengah masyarakat. ‘
Lahirnya KS menurut dia, merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam memberikan askes layanan kesehatan yang mudah kepada warganya.
Karena tidak sedikit masyarakat mengalami kendala bahkan ditolak dari salah satu rumah sakit jika mendaapatkan pelayanan menggunakan BPJS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau saya balik bertanya, masyarakat lebih setuju KS diintegrasikan BPJS atau tidak. Anda pasti tahu jawabannya. Sejak keberadaan KS, masyarakat Kota Bekasi sangat mudah dalam mengakses layanan kesehatan”, ujar Kepala Dinkes Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, saat menghadiri acara buka bersama dan diskusi publik di Rumah Makan Wulan Sari I, di Jalan Raya Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Kamis (23/05).
Baca Juga: Rekomendasi Pansus 31 DPRD Soal Kartu Sehat Ditolak Fraksi Golkar
Diterangkan Tanti, keberadaan KS merupakan solusi bagi masyarakat Kota Bekasi yang mendambakan mudahnya memperoleh layanan kesehatan. Kata dia, untuk perencanaan anggaran KS sendiri sudah dipelajari dengan cermat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bekasi.
“Dalam penganggaran KS, kita sudah mempelajari dengan seksama. Untuk kebutuhan perbulan kita ada rumusannya, jumlah kepesertaan kali 12 bulan kali Rp 23.000 untuk premi. Jadi dalam setiap kelas sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat”, terangnya.
Baca Juga: Dinkes Kota Bekasi Minta RS Swasta Melayani Kartu Sehat
Namun demikian, ia menambahkan, anggaran untuk KS sendiri bisa tergantung dengan kondisi rill di lapangan. ” Untuk sekarang, satu bulan sekitar Rp 15 Miliar. Akan tetapi serapannya tergantung adanya kasus. Kalau kasus berkurang kita sedikit. Kalau meningkat, ya anggaran bertambah”, tambahnya.
Saat disinggung mengenai adanya beberapa rumah sakit yang nakal (melakukan penolakan terhadap pengguna KS), Tanti menegaskan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.
“Itu adalah tugas kita sebagai regulasi, yang sudah melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Kita akan lakukan teguran jika di lapangan ada temuan yang keluar dari aturan aturan yang sudah ditetapkan”, tegasnya.
Untuk diketahui, terkait pengintegrasian KS ke BPJS, DPRD Kota Bekasi telah merekomendasikan Pansu 31. Namun demikian, hal tersebut masih belum menemui titik temu dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat Kota Bekasi.(ael)
