KanalBekasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Kementerian Sosial dalam perbaikan sistem guna mencegah korupsi. Salah satu perbaikan yang perlu dilakukan.
Melalui siaran persnya, Wakil ketua Alexander Marwata yakni membenahi sumber data penduduk miskin di Indonesia. Menurutnya, hingga sampai saat ini masih banyak dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Mengenal Sistem Laporan Penyaluran Dana Bansos Milik Kemensos
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak masyarakat yang mengantre bantuan sosial tapi rasanya tidak pantas dapat bantuan. Mereka datang pakai motor, bawa HP. Belum ada data pasti keluarga yang benar-benar miskin,” ujar Alex, Jum’at (7/20)
Menurutnya, pembagian dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran merupakan salah satu kebocoran keuangan negara.
“Tugas teman-teman Kementerian Sosial sangat mulia, karena akan mensejahterakan rakyat kecil. Dan dosa yang paling besar adalah ketika kita merampas hak rakyat kecil.”
Senada dengan hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan akan mendampingi Kemensos dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami datang dalam rangka memastikan program itu berjalan dan tidak terjadi korupsi. Kalau terjadi, maka orang itu harus bertanggung jawab,” ujar Firli.
Firli melanjutkan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan KPK untuk memperbaiki celah korupsi yang terdapat di setiap lembaga negara dengan mendorong perbaikan sistem. Melalui Kedeputian bidang Pencegahan, KPK selalu memberi perhatian khusus terhadap setiap program Kementerian Sosial yang mengelola dana bantuan sosial sebesar Rp58 triliun. Ia mengimbau agar Kemensos terus melakukan pembenahan sistem.
Komitmen ini disampaikan dalam menjawab permintaan Menteri Sosial Juliari P. Batubara untuk mendampingi pihaknya dalam pengawasan atas pengelolaan anggaran Kemensos sebesar Rp60 triliun.
“Kalau sistemnya memberikan peluang, maka akan selalu ada celah untuk melakukan korupsi.” Pungkasnya.(sgr)
