KanalBekasi.com – Pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19 telah mulai disalurkan. Namun kenyataannya di lapangan masih ada kesimpansiuran data yang berdampak tidak tepatnya pendistribusian bansos.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau disapa Emil meminta kepada bupati/wali kota di Jabar untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos). Meski data terus diperbarui, bantuan yang sudah siap segera disalurkan supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa tertangani.
Baca Juga: Kisruh Bansos Tak Tepat Sasaran, Emil Tegaskan 3 Kelompok Penerima
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi, dana provinsi yang sudah disetujui oleh Pak Ketua (DPRD Jabar) ini bukan untuk semua golongan,” kata Emil, Minggu (17/4) dalam siaran persnya.
Emil memaparkan bantuan senilai Rp500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk Jabodetabek, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
“Kementerian Sosial RI memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga mulai minggu ketiga bulan April hingga Juni 2020,” tuturnya
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.
“Jadi, tugas kepala daerah tingkat kota/kabupaten itu, mohon maaf sambil saya memberikan masukan, bukan soal urusan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau tidak DTKS,” tambahnya
Yang terpenting, kata Emil adalah membuat rumusan berapa ribu yang dapat Program Keluarga Harapan (PKH), berapa ribu yang dapat (program) sembako (dari Pemerintah Pusat) dan bantuan lainnya untuk masyarakat.
“Lalu berapa ribu yang mendapat bantuan tunai Kemensos (Kementerian Sosial), berapa ribu yang (dapat bantuan) dari provinsi (Pemda Provinsi Jabar), berapa ribu yang dapat dari Kota Bandung (misalkan) itu, dan berapa yang tidak terdata. Saya kira itu (data penerima) yang harus disempurnakan, tapi sambil data disempurnakan kita kirim bantuan yang sudah siap,” imbuhnya.(sgr)
