Jadi Tersangka, Edhy Mundur dari KKP dan Waketum Gerindra

Kamis, 26 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri KKP Edhy Prabowo yang jadi tersangka kasus suap izin ekspor

Menteri KKP Edhy Prabowo yang jadi tersangka kasus suap izin ekspor

KanalBekasi.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam siaran pers yang digelar tadi malam. Edhy disangka melakukan kasus suap izin ekspor benih lobster.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan Edhy ditangkap bersama istrinya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu dinihari, di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian tim KPK juga melakukan penangkapan di Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan.

Baca Juga: KPK Ingatkan Sekda Se-Jawa Barat Potensi Korupsi Bantuan Covid-19

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“KPK menetapkan tujuh tersangka. Masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APN, SWD, AF, dan AM, dan sebagai pemberi SJT,” ucap Nawawi, Rabu malam (25/11)

Nawawi merinci ada 17 orang yang ditangkap KPK dalam operasi senyap ini. Mereka diantara EP, selaku Menteri KKP; IRW selaku istri EP; SAF, staf khusus KKP; ZN, selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP; YD, selaku ajudan Menteri KP.

Selain itu, lanjut Nawawi, YN selaku protokoler KKP, DES, Humas KKP; SMT, Dirjen Budidaya KKP; SJT, selaku Direktur PT DPP; SWD, pengurus PT ACK; DP, pengendali PT PLI.

DD, selaku pengendali PT ACK; NT, istri dari SWD; NT, istri dari SWD; CM selaku staf Menteri KP; AF, staf Menteri KP; SA, staf Menteri KP; dan MY, staf PT Gardatama Security.

KPK turut mengamankan sejumlah barang diantaranya kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim.

Edhy disangka sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mundur dari KKP dan Waketum Gerindra

Setelah penetapan status tersangkanya oleh KPK, Edhy Prabowo langsung menyatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri KKP. Ia juga menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

“Dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum dan juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri,” kata Edhy.(sgr)

 

Berita Terkait

Dari Parung untuk Dunia: Aksi Nyata Hari Bumi 2026 yang Bangkitkan Harapan
Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong
Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Lewat Dialog Ketenagakerjaan
Nekat Langgar Tata Ruang, 72 Bangunan di Bekasi Timur Diratakan
Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Kini Bisa Tembus Jutaan
Polisi Bongkar Trik Licik Peredaran Tramadol di Bekasi Timur–Rawalumbu
Dapur SPPG Unisma Bekasi Mulai Beroperasi, Pemerintah Perketat Standar Layanan Gizi
Pemprov Jawa Barat Tetap Tarik Pajak Kendaraan Listrik untuk Dukung Pembangunan

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 12:45 WIB

Dari Parung untuk Dunia: Aksi Nyata Hari Bumi 2026 yang Bangkitkan Harapan

Kamis, 23 April 2026 - 08:18 WIB

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong

Rabu, 22 April 2026 - 19:05 WIB

Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Lewat Dialog Ketenagakerjaan

Rabu, 22 April 2026 - 11:21 WIB

Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Kini Bisa Tembus Jutaan

Selasa, 21 April 2026 - 22:42 WIB

Polisi Bongkar Trik Licik Peredaran Tramadol di Bekasi Timur–Rawalumbu

Berita Terbaru

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani

HEADLINE

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong

Kamis, 23 Apr 2026 - 08:18 WIB

BERITA UTAMA

Kota Bekasi Darurat Peredaran Obat Keras

Kamis, 23 Apr 2026 - 00:13 WIB

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi

BERITA UTAMA

Pencairan Dana Rp 100 Juta/RW Tunggu Audit BPK

Rabu, 22 Apr 2026 - 21:09 WIB