KanalBekasi.com – Ribuan pesantren di Jawa Barat akan mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi. Sebagaimana diketahui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang Pesantren yang pertama di Indonesia, lahir di Jawa Barat.
Perda itu lahir tepat tanggal 1 Februari 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Jabar. Ketua Pansus VII DPRD yang membahas Raperda Pesantren Sidkon Djampi hingga melakukan sujud syukur di ruang rapat paripurna, usai membacakan hasil kerja pansus Raperda Pesantren di hadapan pimpinan Dewan, Gubernur Jabar dan para anggota Dewan peserta rapat paripurna.
“Ini semacam kado istimewa buat harlah ke-95 Nahdatul Ulama yang jatuh pada tanggal 31 Januari. Kado juga untuk masyarakat Jawa Barat terutama kalangan Pesantren” ungkap Sidkon, Rabu (3/2)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Kerjasama Ponpes dengan Dunia Usaha Masuk Dalam Pembahasan Raperda Pesantren
Perda Pesantren yang lengkapnya bernama Peraturan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, lahir sebagai turunan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Pesantren Republik Indonesia No. 18 tahun 2019. Menurut Sidkon, dengan adanya Perda itu, Pesantren di Jawa Barat memiliki payung hukum yang kuat.
“Jadi semacam memiliki tenaga lebih untuk pesantren agar lebih berkualitas dan berdaya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan. Selama ini intervensi provinsi terhadap pesantren hanya berupa bantuan sekedarnya melalui Yanbangos, karena memang tidak memiliki payung hukum untuk membantu lebih besar dan lebih luas lagi secara formal”.
Dengan adanya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk memfasilitasi segala upaya pesantren dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam hal pendanaan.
Berdasarkan data dari Kementerian Agama Jawa Barat, ada delapan ribu pesantren di Jawa Barat yang terdata. Namun Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang juga disebut sebagai ‘Panglima Santri’ Jawa Barat,mengatakan eksisting pesantren di Jawa Barat mencapai dua belas ribu pesantren.
Dalam laporan hasil kerja pansus VII, Sidkon Djampi menerangkan juga tentang peran dan kontribusi Pesantren yang begitu besar untuk bangsa Inonesia, mulai dari zaman penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini.
“Tidak diragukan lagi peran pesantren dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum negara ini ada, pesantren sudah berperan dalam pembentukan karakter rakyat pada saat itu. Jadi sudah saatnya negara hadir saat ini untuk pesantren sebagai wujud kepedulian dan perhatian pemangku kebijakan, terhadap lembaga yang sudah ikut melahirkan bangsa ini”.
Pada pandangan akhirnya dalam Rapat Paripurna itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berjanji akan secepatnya menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai implementasi dari Perda
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Jawa Barat. Kang Emil juga menyampaikan penghargaan khususnya kepada Pansus VII yang membahas Reperda Pesantren sejak Juni 2020.
“Kita ingin langsung bekerja, tentunya setelah Perda ini disosialisasikan, agar harapan-harapan tentang pesantren, bisa secepatnya terealisasi”, kata Gubernur.
Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Jabar lahir berbarengan dengan tiga Perda lain yaitu Perda Perlindungan Anak, Perda Buruh Migran juga Perda Komunikasi dan Informatika. (sgr)
