KanalBekasi,com —Sekertairs Komisi IV DPRD Kota Bekasi sekaligus tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik, R. Eko Setyo Pramono, menyoroti persoalan pembiayaan pendidikan dasar dalam kunjungan kerja dan bakti sosial di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Minggu (9/11/2025).
Kunjungan ini menjadi ajang bagi Eko untuk menyerap langsung aspirasi warga, terutama terkait biaya operasional pendidikan SD dan SMP yang masih menjadi beban berat bagi banyak keluarga.
Dalam dialog terbuka bersama warga RT.01/RW.05 di Jalan Istiqomah, Eko menegaskan bahwa akses pendidikan layak harus dijamin negara, bukan hanya melalui kebijakan formal, tetapi juga lewat mekanisme pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Saya akan mendorong agar Pemkot Bekasi, dinas terkait, dan pihak swasta bisa bersinergi mencari skema pembiayaan berkelanjutan bagi sekolah-sekolah di kawasan ini,” tegasnya.
Eko menyebut salah satu upaya konkret yang akan diusulkan adalah pembentukan program beasiswa daerah dan alokasi tambahan dana operasional sekolah melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga filantropi. Langkah ini diharapkan mampu menjamin agar anak-anak di Bantargebang tidak terhambat mengenyam pendidikan akibat faktor ekonomi.
Selain membahas aspek pendidikan, Eko juga menginisiasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Ia menghadirkan tim medis profesional untuk memberikan layanan komprehensif, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, hingga konsultasi kesehatan jantung.
“Kesehatan adalah fondasi produktivitas. Pemeriksaan rutin seperti ini penting untuk deteksi dini dan menjaga kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Antusiasme warga terlihat tinggi sejak pagi. Banyak di antara mereka yang baru pertama kali mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis di lingkungan mereka.
Kegiatan di Bantargebang ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan R. Eko Setyo Pramono dalam mendorong kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat akar rumput — khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ia menegaskan, fungsi legislasi bukan hanya membuat aturan, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Kita perlu memastikan setiap kebijakan publik punya dampak langsung. Masyarakat butuh solusi, bukan janji,” pungkasnya. (Adv)
