KanalBekasi.com – Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menyetorkan uang sebesar Rp 402 juta ke negara, dari mantan Kepala Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Bekasi, Jumhana Luthfi Amin. Uang tersebut merupakan cicilan pengganti dirinya yang terlibat dalam kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.
“Jaksa eksekutor Eva Yustisiana melalui Biro Keuangan KPK, telah selesai melakukan penyetoran ke kas negara cicilan uang pengganti dari terpidana Kepala Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemkot Bekasi, Jumhana Luthfi Amin, sebesar Rp 402 juta,” ujar Ali, Senin (9/11)
Uang tersebut, kata Ali disetorkan sebagai cicilan dari denda dan pengganti yang diwajibkan kepada Jumhana sebesar Rp 600 juta. Terkait sisa pembayaran uang pengganti, Ali menuturkan KPK akan segera melakukan penagihan. Hal itu agar memaksimalkan hasil penyetoran ke kas negara dari hasil korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KPK akan kembali menagih sisa uang pengganti dari terpidana dimaksud untuk memaksimalkan penyetoran ke kas negara dari hasil korupsi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jumhana Luthfi Amin terlibat suap dalam kasus korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot. Atas perbuatannya Jumhana divonis pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan dan pidana denda Rp 250 juta serta uang pengganti Rp 600 juta.(sgr)
