KanalBekasi.com – Kota Bekasi menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu solusi menutup deisit keuangan yang terjadi sejak 2018 lalu. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan, Pemkot menghapus denda PBB sebagai upaya mengoptimalisasi pendapatan piutang pajak.Pelaksanaanya dimulai dari 1 Oktober 2019 – 31 Desember
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda mengatakan capaian PBB-P2 per 10 Oktober 2019, sudah mencapai Rp 445.6 milyar atau 74, 31 persen. Angka ini setara dengan capaian pajak pada akhir Desember tahun 2018 sebesar 417 milyar.
Baca Juga: Miliaran Rupiah Pajak Reklame di Kota Bekasi Bocor
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Capaian PBB tahun ini sudah bagus sekali dibanding tahun 2018 di periode yang sama. Dari target 599 miliyar pada posisi sekarang, realisasi hari ini sudah mencapai 74.31 persen atau Rp 445,6 Miliar. Sedangkan pada tahun 2018 di akhir bulan Desember capaiannya di angka 417 milyar,” kata Aan, Sabtu (12/10)
Untuk itu, ia berharap target penerimaan pajak terus meningkat ditambah pemberlakuan program penghapusan sanksi adminitrasi piutang PBB-P2 tahun 2019.
“Hingga akhir Desember 2019 semoga target semua pajak daerah bisa dicapai,” pungkasnya.
Sebelumnya sejumlah warga mengeluhkan kenaikan PBB di sejumlah wilayah di Kota Bekasi yang mengalami kenaikan antara 100 hingga 400 persen sejak awal tahun 2019. Warga mengaku kaget kenaikan pajak yang tanpa dilakukan sosialisasi terdahulu.
Belakangan kepala Bapenda, Aan Suhanda mengatakan kenaikan pajak di kota Bekasi sebagai langkah untuk kenaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda mengatakan, kenaikan tagihan PBB terimplikasi dari penyesuaian nilai jual obyek pajak (NJOP) dengan harga pasaran tanah.
Aan mengatakan, Pemkot Bekasi mulai awal 2019 menaikkan NJOP Kota Bekasi. Hal itu tentu berdampak pada nilai tagihan PBB warga Kota Bekasi.
“NJOP kami masih rendah, beberapa wilayah Pekayon, Medansatria dan di Pondok Melati. Sebenarnya harga tanah di sana sudah tidak ada lagi yang Rp 5 jutaan (per meter), bahkan Rp 10 jutaan, tapi NJOP kami baru Rp 2 jutaan. Mestinya mendekati harga pasar sehingga kami naikin,” pungkasnya.(sgr)
