KanalBekasi.com –
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran untuk penanganan dan tanggap bencana.
“Bahwa APBD Provinsi, Kota/Kabupaten yang rawan bencana, sering longsor atau banjir dianggarkan dulu, jangan sedikit-sedikit menunggu pusat,” kata Tjahjo, Rabu (17/7)
Baca Juga: BPBD : Kota Bekasi Masuk Kawasan Rawan Bencana
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, untuk memaksimalkan penganggaran di daerah, pihaknya akan segera mengirimkan radiogram agar penganggaran penanganan bencana di tingkatkan.
“Kami akan mengirimkan radiogram juga untuk setiap tahun mengupdate (memperbaharui) anggaran ditingkatkan,” ungkapnya.
Dilanjutkan Tjahjo, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait melalui Pemda. “Sudah hampir dua bulan belum hujan, maka ketersediaan air bersih, hemat air, dan penanganan serta antisipasinya akan terus dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BMKG melalui Pemda,” tutup Tjahjo.
Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bencana daerah berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 mewajibkan kabupaten/kota menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yaitu, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Seperti di informasikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengatakan lebih dari 1.900 desa yang tersebar di 79 kabupaten dan tujuh provinsi terdampak kekeringan.
Desa terdampak paling banyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 851 desa, selanjutnya Jawa Timur 566 desa, Nusa Tenggara Barat 302, Jawa Tengah 147, DI Yogyakarta 78, Jawa Barat 42 dan Bali 25. Total desa terdampak kekeringan tersebut berjumlah 1.969 desa.
Mengantisipasi dampak bencana ini, BNPB dan BPBD melakukan beberapa strategi penanganan yaitu penyiapan suplai air. Langkah taktis cepat yang dilakukan oleh BPBD yaitu distribusi air bersih kepada warga. Untuk mendukung distribusi itu, beberapa upaya diterapkan oleh BPBD seperti menambah mobil tangki, hidran umum dan sumur bor. Sementara itu, BNPB akan mendukung dengan operasi hujan buatan.(sgr)
