Mayday 2021, Buruh Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Sabtu, 1 Mei 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalBekasi.com – Demo buruh yang bertepatan pada 1 Mei 2021 diisi dengan aksi unjuk rasa dan menyampaikan surat peetisi ke Mahkamah konstitusi (MK)

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran mengawal perwakilan Serikat Buruh menuju gedung MK.

Berdasarkan informasi di lapangan, perwakilan serikat buruh yang ikut berjalan berdampingan bersama Fadil, yakni Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wena serta Presiden KSPI Said Iqbal serta sejumlah perwakilan mahasiswa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga: Punya Buruh Migran Terbanyak, Pemda Jabar Keluarkan Perda

Andi Gani menyebut usai berunjuk rasa di depan Patung Kuda, para serikat buruh beralih ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan petisi yang telah disepakati serikat buruh.

“Setelah dari Patung Kuda, saya bersama dengan bung Said Iqbal dan beberapa delegasi akan menuju MK,” ujar Andi di depan Patung Kuda, Jakarta, (1/5)

“Telah diterima Sekjen MK untuk penyerahan petisi kepada MK agar tetap memperhatikan betul bagaimana UU Cipta Kerja serta berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day sekurang-kurangnya berjumlah 50 ribu buruh.

“Mereka tersebar di 3.000 perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya
“Aksi buruh yang dilakukan di berbagai daerah wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, seperti melakukan rapid antigen, menggunakan masker, handsanitizer, hingga menjaga jarak,” sambung Said

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, penolakan UU Ciptakan Kerja dalam rangka melindungi buruh. UU Cipta Kerja hanya memberikan celah bagi pengusaha untuk berlindung dan menghindar dari kewajibannya, terutama tanggung jawabnya kepada pekerja.

Terlebih, dampak negatif dari transformasi industri ke arah 4.0 yang membuat pekerja semakin rentan dari aspek perlindungan hak-hak dasarnya. Hal ini karena tidak adanya regulasi ketenagakerjaan yang secara tegas mengatur aspek perlindungan pekerja dalam kegiatan ekonomi digital hari ini, ” tuturnya
Tidak hanya buruh, aksi Mayday juga akan diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus ternama seperti BEM ITB, UNJ, Unand, dsb. Dalam hal ini, KSPI sudah bertemu dan berdiskusi dengan pengurus Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).(sgr)

Berita Terkait

Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Lewat Dialog Ketenagakerjaan
Nekat Langgar Tata Ruang, 72 Bangunan di Bekasi Timur Diratakan
Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Kini Bisa Tembus Jutaan
Polisi Bongkar Trik Licik Peredaran Tramadol di Bekasi Timur–Rawalumbu
Dapur SPPG Unisma Bekasi Mulai Beroperasi, Pemerintah Perketat Standar Layanan Gizi
Pemprov Jawa Barat Tetap Tarik Pajak Kendaraan Listrik untuk Dukung Pembangunan
Dishub Tertibkan Parkir Liar di Stasiun Bekasi
Wali Kota Bekasi Tegur Keras Tiga Camat
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 19:05 WIB

Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Lewat Dialog Ketenagakerjaan

Rabu, 22 April 2026 - 14:57 WIB

Nekat Langgar Tata Ruang, 72 Bangunan di Bekasi Timur Diratakan

Rabu, 22 April 2026 - 11:21 WIB

Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Kini Bisa Tembus Jutaan

Selasa, 21 April 2026 - 14:44 WIB

Dapur SPPG Unisma Bekasi Mulai Beroperasi, Pemerintah Perketat Standar Layanan Gizi

Selasa, 21 April 2026 - 13:14 WIB

Pemprov Jawa Barat Tetap Tarik Pajak Kendaraan Listrik untuk Dukung Pembangunan

Berita Terbaru

BERITA UTAMA

Kota Bekasi Darurat Peredaran Obat Keras

Kamis, 23 Apr 2026 - 00:13 WIB

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi

BERITA UTAMA

Pencairan Dana Rp 100 Juta/RW Tunggu Audit BPK

Rabu, 22 Apr 2026 - 21:09 WIB

ilustrasi

HEADLINE

Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Kini Bisa Tembus Jutaan

Rabu, 22 Apr 2026 - 11:21 WIB