Tingkatkan Sinergitas, Bawaslu Gelar Deklarasi Netralitas ASN, TNI, & Polri

Selasa, 15 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalBekasi.com – Bertempat di Ballroom Hotel Santika Mega Bekasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, mengundang seluruh unsur Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) dan pejabat eselon II dan III dalam rangka mengikuti Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024. Selasa, (15/10)

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad tentu hadir sekaligus membuka acara, dalam gelaran tersebut beserta unsur Forkopimda lainnya dan juga jajaran ASN pada Pemerintah Kota Bekasi, bersama-sama membacakan deklarasi yang berisikan:

Kami segenap Aparatur Sipil Negara bersama dengan TNI-Polri di Kota Bekasi berkomitmen:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

  1. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI-Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye maupun pemberian dukungan dalam bentuk apapun kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota tertentu;
  2. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa, menciptakan rasa aman, tertib, dan damai, serta tidak menyebarkan berita hoax, dan menolak politik uang, politisasi SARA, dan ujaran kebencian;
  3. Mendukung kinerja Pemerintah, KPU, dan Bawaslu dalam hal pelaksanaan Pilkada di Kota Bekasi Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Melalui Deklarasi ini, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fathia, berharap agar, deklarasi hari ini, menjadi hal yang penting dan harus ditanamkan serta diimplementasikan dengan nyata, bukan hanya seremonial, tetapi harus benar-benar dipedomani dan dilaksnakan.

Terkait Netralitas ASN, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad dalam Pemilukada merupakan sebuah proses demokrasi dimana hak memilih sepenuhnya milik masing-masing.

“Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah Pesta Demokrasi yang harus terselenggara dengan baik dan salah satu indikatornya adalah terjaganya kondusifitas di daerah masing-masing. Demokrasi juga mengandung makna kebebasan memilih tanpa tekanan, apalagi untuk ASN, tentu sebagai Pelayan Masyarakat harus tegak lurus, tidak boleh berkampanye dan memaksakan kehendak pemilih,” tutur Gani Muhamad.

“Maka dari itu terapkan selalu sikap netral, tetap lakukan dan laksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pelayanan prima yang harus terus berjalan, dan harus berperan dalam mewujudkan Demokrasi yang sukses untuk masa depan Kota Bekasi 5 tahun mendatang,” tutupnya. (Hms/Adv)

 

Berita Terkait

Dari Parung untuk Dunia: Aksi Nyata Hari Bumi 2026 yang Bangkitkan Harapan
Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong
Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Lewat Dialog Ketenagakerjaan
Nekat Langgar Tata Ruang, 72 Bangunan di Bekasi Timur Diratakan
Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Kini Bisa Tembus Jutaan
Polisi Bongkar Trik Licik Peredaran Tramadol di Bekasi Timur–Rawalumbu
Dapur SPPG Unisma Bekasi Mulai Beroperasi, Pemerintah Perketat Standar Layanan Gizi
Pemprov Jawa Barat Tetap Tarik Pajak Kendaraan Listrik untuk Dukung Pembangunan

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 12:45 WIB

Dari Parung untuk Dunia: Aksi Nyata Hari Bumi 2026 yang Bangkitkan Harapan

Kamis, 23 April 2026 - 08:18 WIB

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong

Rabu, 22 April 2026 - 14:57 WIB

Nekat Langgar Tata Ruang, 72 Bangunan di Bekasi Timur Diratakan

Rabu, 22 April 2026 - 11:21 WIB

Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Kini Bisa Tembus Jutaan

Selasa, 21 April 2026 - 22:42 WIB

Polisi Bongkar Trik Licik Peredaran Tramadol di Bekasi Timur–Rawalumbu

Berita Terbaru

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani

HEADLINE

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Knalpot Brong

Kamis, 23 Apr 2026 - 08:18 WIB

BERITA UTAMA

Kota Bekasi Darurat Peredaran Obat Keras

Kamis, 23 Apr 2026 - 00:13 WIB

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi

BERITA UTAMA

Pencairan Dana Rp 100 Juta/RW Tunggu Audit BPK

Rabu, 22 Apr 2026 - 21:09 WIB