KanalBekasi.com– Polemik soal dana hibah Rp100 juta untuk Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi mencuat setelah adanya pernyataan dari Ketua DPRD yang menyebut pencairan sempat ditahan.
Penundaan tersebut dikaitkan dengan proses audit yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kota Bekasi menjelaskan, pencairan dana hibah dapat kembali dilakukan setelah proses pemeriksaan BPK rampung. Saat ini, audit masih berlangsung sehingga ada kehati-hatian dalam penyaluran anggaran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Bekasi memastikan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari prosedur normal dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkot menilai tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat maupun pengurus RW.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan bahwa pengawasan memang menjadi bagian penting, namun di sisi lain pendampingan terhadap pengelolaan dana juga telah dilakukan melalui inspektorat.
Menurutnya, ke depan fokus utama bukan hanya pada pengawasan, tetapi juga peningkatan pemahaman pengurus RW dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai aturan. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi kesalahan administrasi.
Pemkot Bekasi juga mulai melakukan pembenahan sistem, dengan melibatkan inspektorat sejak tahap perencanaan. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan hingga pelaporan program hibah di tingkat lingkungan.
“Kalau dari awal sudah didampingi, maka prosesnya akan lebih tertata dan risiko kesalahan bisa ditekan,” ujar Tri. Kamis (23/4/2026).
Di sisi lain, Pemkot membuka kemungkinan untuk meningkatkan nominal bantuan hibah RW di masa mendatang. Besaran Rp100 juta dinilai masih terbatas untuk mendukung pembangunan lingkungan, terutama perbaikan infrastruktur skala kecil seperti jalan lingkungan dan gang permukiman.
Namun, rencana tersebut akan dievaluasi berdasarkan pelaksanaan program pada tahun berjalan. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar untuk kebijakan anggaran di tahun berikutnya.
Lebih lanjut, terkait pengajuan dana hibah, Pemkot memastikan prosesnya tetap berjalan dan tidak harus menunggu audit selesai sepenuhnya. Pengajuan bahkan ditargetkan dapat dirampungkan dalam waktu dekat.
Jika dalam proses audit ditemukan hal yang perlu diperbaiki, mekanisme pengembalian anggaran tetap dapat dilakukan tanpa menghentikan program secara keseluruhan.
Pemkot Bekasi menegaskan bahwa audit tidak akan membatalkan program hibah RW. Justru, melalui penguatan sistem pengawasan dan pendampingan, program ini diharapkan semakin transparan dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan di lingkungan masyarakat. (Rob)
